REPUBLIKA.CO.ID, JENEWA – Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) PBB Volker Turk mengutuk aksi kudeta yang berlangsung di Niger. Dia mendesak militer negara tersebut segera membebaskan Presiden Mohamed Bazoum yang kini ditahan tentara.

"Saya terkejut dan tertekan oleh upaya militer mengambil alih di Niger dan mengutuknya dengan keras. Semua upaya harus dilakukan untuk memulihkan ketertiban konstitusional dan supremasi hukum," kata Turk dalam sebuah pernyataan, Kamis (27/7/2023), dikutip Anadolu Agency.

Dia pun prihatin atas penahanan terhadap Mohamed Bazoum pasca kudeta. “(Presiden Bazoum) harus segera dan tanpa syarat dibebaskan, dan keamanannya terjamin,” ujarnya.

Turk menyerukan semua pihak di Niger agar tetap menahan diri dari tindakan kekerasan dan menghormati hak serta kebebasan dasar semua orang. Adalah demi kepentingan semua rakyat Niger bahwa pencapaian demokrasi penting yang dicapai dalam beberapa tahun terakhir dijaga dan dilestarikan," ucapnya.

Terkait kondisi Presiden Bazoum, Ketua Komisi Uni Afrika Moussa Faki Mahamat mengaku telah sempat melakukan kontak dengannya pada Kamis lalu. Menurut Mahamat, Bazoum dalam kondisi baik-baik saja. Uni Afrika juga sudah menyerukan pembebasannya.

Pada Rabu (26/7/2023) malam lalu, sejumlah perwira militer Niger yang menyebut diri mereka Dewan Nasional untuk Perlindungan Tanah Air muncul di stasiun televisi nasional. Mereka mengumumkan bahwa Presiden Mohamed Bazoum telah dilepas dari jabatannya. Selain itu mereka mengatakan telah membubarkan konstitusi, membekukan semua institusi, dan menutup perbatasan negara.

Pengumuman itu dibacakan oleh Kolonel Amadou Abdramane. “Kami pasukan pertahanan dan keamanan telah memutuskan mengakhiri rezim yang kalian ketahui. Ini menyusul situasi keamanan yang terus memburuk, dan tata kelola ekonomi dan sosial yang buruk,” katanya.

Dia menambahkan, jam malam bakal diterapkan mulai pukul 22:00 sampai 05:00 hingga pemberitahuan lebih lanjut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika