Rabu 06 Sep 2023 14:28 WIB

Bulog Segera Tindak Lanjut Keinginan Jokowi Impor Beras 250 Ribu Ton dari Kamboja

Dari total realisasi impor tersebut sebanyak 44 persen diperoleh dari Vietnam.

Rep: Dedy Darmawan Nasution/ Red: Lida Puspaningtyas
Pedagang menata beras di kiosnya di Pasar Kosambi, Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat (1/9/2023). Pedagang di pasar tersebut menyatakan, dalam satu bulan terakhir harga semua jenis beras mengalami kenaikan mulai dari Rp1.000 hingga Rp2.000.
Foto: ABDAN SYAKURA/REPUBLIKA
Pedagang menata beras di kiosnya di Pasar Kosambi, Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat (1/9/2023). Pedagang di pasar tersebut menyatakan, dalam satu bulan terakhir harga semua jenis beras mengalami kenaikan mulai dari Rp1.000 hingga Rp2.000.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo mengungkapkan keinginan Indonesia untuk mengimpor beras sebanyak 250 ribu ton dari Kamboja dalam pertemuan bilateral di Jakarta, awal pekan ini. Adapun importasi beras dilakukan demi mengamankan cadangan beras dalam negeri di tengah dampak buruk kemarau ekstrem El Nino yang belum usai.

Keinginan impor itu rencananya bakal ditindaklanjuti langsung oleh Perum Bulog sebagai kepanjangan tangan pemerintah.

Baca Juga

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menyampaikan, perjanjian impor beras asal Kamboja akan dituangkan dalam memorandum of understanding (MoU) antarpemerintah. Adapun, proses teknis impor beras disiapkan melalui perjanjian business to business (B2B) antarbadan usaha.

Arief menuturkan, Badan Pangan turun tangan dalam penjajakan agar importasi itu bisa direalisasikan. Terlebih, Perum Bulog juga masih mencari 400 ribu ton beras untuk bisa didatangkan dari luar negeri demi pemenuhan penugasan impor beras dua juta ton tahun ini.

“(Kamboja bisa jadi alternafi) bila penjajakan oke,” kata Arief kepada Republika.co.id, Rabu (6/8/2023).

Lebih lanjut, Arief mengatakan, bila nantinya impor beras kamboja digunakan untuk penjualan komersial, akan ada ketentuan lebih lanjut ihwal badan usaha yang akan mengimpor. Namun, jika impor beras itu akan digunakan sebagai cadangan pangan pemerintah (CPP) untuk stabilisasi harga, tentu Bulog yang akan ditugaskan.

“Kita jajaki (untuk CPP). Dari sertifikasi, dokumen, pelabuhan, dan lain-lain,” ujar Arief.

Mengutip data terakhir impor beras Bulog yang diterima Republika.co.id, realisasi impor beras tahun ini baik yang telah masuk maupun dalam perjalanan mencapai 1,6 juta ton dari kuota sebesar dua juta ton. Dengan kata lain, masih tersisa kuota 400 ribu ton beras yang bisa didatangkan.

Masih dari catatan Bulog, dari total realisasi impor tersebut sebanyak 44 persen diperoleh dari Vietnam dan 35 persen dari Thailand.

Adapun total stok beras yang dimiliki Bulog saat ini sebanyak 1,52 juta ton. Di mana, sebanyak 1,27 juta ton di antaranya merupakan beras impor. Dari jumlah beras impor tersebut, sebanyak 590 ribu ton masih dalam perjalanan menuju Indonesia.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement