REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyebut, partainya tidak akan campur terkait kasus hukum yang membuat Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) dikabarkan menjadi tersangka. Kendati begitu, Hasto mengingatkan agar kasus ini jangan sampai mengganggu pertanian rakyat mengingat sebentar lagi akan masuk musim tanam.

"Jangan sampai kemudian persoalan dengan pupuk, persoalan dengan benih yang baik, yang berkualitas, sistem pengairan ini kemudian terabaikan karena adanya persoalan hukum tersebut,” kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Selasa (3/10/2023).

Hasto menyebut, PDIP sudah memberikan rekomendasi kepada Presiden Jokowi agar kasus hukum yang menjerat Mentan SYL jangan sampai mengganggu aktivitas petani saat masa tanam. Pemerintah diminta untuk tetap fokus membantu petani menyongsong musik tanam.

"Karena di situ (Kementan berkaitan dengan) subsidi pupuk, harus ada kejelasan terhadap mekanisme distribusi pupuk kepada para petani, kepastian cuaca agar petani aman di dalam mengawali masa tanam," kata Hasto.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan telah menetapkan Mentan SYL sebagai tersangka kasus korupsi. Penyidik KPK telah menggeledah rumah dinas politikus Nasdem itu di Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan, Kamis-Jumat (28-29/9/2023).

Di rumah tersebut, tim penyidik mengeklaim menemukan dokumen dan bukti elektronik terkait dugaan rasuah di lingkungan Kementan. Penyidik juga menemukan uang tunai sekitar Rp 30 miliar dan 12 pucuk senjata api.

Ikuti Whatsapp Channel Republika