REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK – Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Urusan Kemanusiaan, Martin Griffiths, terpukul atas angka kematian di Jalur Gaza akibat serangan Israel yang telah menembus 10 ribu jiwa. Apalagi, mengingat bahwa jumlah korban terbunuh itu terjadi dalam kurun satu bulan.
“10 ribu orang dilaporkan telah terbunuh sejak 7 Oktober. 10 ribu orang dalam satu bulan. Ini bertentangan dengan kemanusiaan,” tulis Griffiths lewat akun X resminya, Selasa (7/11/2023).
Menurut data yang dirilis Kementerian Kesehatan di Gaza, hingga Senin (6/11/2023) lalu, jumlah warga di sana yang terbunuh sejak dimulainya agresi Israel pada 7 Oktober 2023 lalu telah mencapai 10.022 jiwa. Sebanyak 4.104 di antaranya adalah anak-anak. Sementara korban luka melampaui 26 ribu orang.
Pada Senin lalu, Dewan Keamanan (DK) PBB menggelar sesi tertutup untuk membahas situasi di Gaza. Uni Emirat Arab (UEA) menjadi negara yang meminta digelarnya sesi tersebut. Itu merupakan pertemuan keenam DK PBB untuk membahas situasi di Palestina sejak 7 Oktober 2023 lalu.
Dilaporkan Anadolu Agency, sebelum sesi tertutup DK PBB dimulai, Duta Besar Gabon untuk PBB Michel Xavier Biang mengakui ketidakmampuan DK mencapai kesepakatan untuk menghentikan perang di Gaza. Menurutnya, salah satu faktor yang menyebabkan hal itu adalah adanya persaingan antar negara adidaya. Dalam konteks ini yaitu lima negara anggota tetap DK yang memiliki hak veto, yaitu Amerika Serikat (AS), Prancis, Inggris, Cina, dan Rusia.
Biang berpendapat persaingan antara negara adidaya di DK PBB merupakan salah satu permasalahan paling mendasar yang menyebabkan lembaga tersebut tak dapat bertindak. Dia menilai, selain itu, permasalahan lainnya adalah ketidakmampuan para negara anggota mencapai konsensus. Biang menekankan, Gabon, sebagai negara yang saat ini menduduki kursi anggota tidak tetap DK, mendukung gencatan senjata kemanusiaan segera.
DK PBB sudah empat kali gagal mengadopsi rancangan resolusi jeda kemanusiaan untuk Gaza. Resolusi DK dibutuhkan untuk menghentikan pertempuran di Gaza. Sebab resolusi DK legally binding atau mengikat secara hukum.
Resolusi terus ditolak....
Ikuti Whatsapp Channel Republika