REPUBLIKA.CO.ID, RIYADH —Menteri luar negeri negara-negara Arab dan Islam menyuarakan keberatan mereka terhadap veto Amerika Serikat, yang memblokir seruan internasional agar Dewan Keamanan PBB menuntut gencatan senjata di Gaza.
Selama pertemuan dengan Sekretaris Negara Amerika Serikat Anthony Blinken, Komite Menteri Arab-Islam menegaskan kembali seruan agar Amerika Serikat memikul tanggung jawabnya dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mendorong Israel menuju gencatan senjata segera.
Dilansir dari Arab News, Sabtu (9/10/2023), Para menteri luar negeri juga memperbarui penolakan terpadu mereka terhadap agresi Israel terhadap Palestina di Gaza, mengulangi perlunya mengakhiri permusuhan, melindungi warga sipil dan mencabut pengepungan yang menghalangi akses bantuan kemanusiaan ke kantong yang dilanda perang.
Mereka menyuarakan penolakan mereka terhadap upaya untuk menggusur warga Palestina dari Gaza. Mereka menekankan pada menciptakan iklim politik nyata yang mengarah pada solusi dua negara, dan bukan pengusiran warga Palestina dari tanahnya.
Beberapa menteri berpartisipasi dalam pertemuan tersebut, termasuk Perdana Menteri Qatar dan Menteri Luar Negeri Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, Wakil Perdana Menteri Yordania dan Menteri Luar Negeri dan Ekspatriat Ayman Al-Safadi, Menteri Luar Negeri Mesir Sameh Shoukry, Menteri Luar Negeri dan Ekspatriat Palestina Riyad Al-Maliki, dan Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan.
Amerika Serikat memveto usulan Dewan Keamanan (DK) PBB untuk segera melakukan gencatan senjata kemanusiaan dalam perang antara Israel dan Hamas di Gaza, Jumat (8/12/2023).
Wakil Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB Robert Wood mengatakan, rancangan resolusi tersebut dinilai terburu-buru dan tidak seimbang.
"Yang tidak sesuai dengan kenyataan, yang tidak akan membawa kemajuan dalam hal yang konkret," ujar Wood di hadapan anggota DK PBB lain.
Wood menyatakan, Amerika Serikat tidak mendukung seruan resolusi untuk gencatan senjata yang tidak berkelanjutan. Dia menilai, pertimbangan itu dilakukan agar tidak menanam benih bagi perang berikutnya.
Amerika Serikat telah menawarkan amandemen substansial terhadap rancangan tersebut, termasuk kecaman atas serangan Hamas pada 7 Oktober yang menurut Israel menewaskan 1.200 orang dan menyebabkan 240 orang disandera. Namun tindakan ini secara diplomatis mengisolasi Amerika Serikat di DK PBB karena melindungi Israel.
Amerika Serikat dan Israel menentang gencatan senjata karena mereka yakin hal itu hanya akan menguntungkan Hamas. Namun Washington mendukung jeda dalam pertempuran untuk melindungi warga sipil dan mengizinkan pembebasan sandera yang disandera oleh Hamas.
Dari 15 perwakilan, sebanyak 13 anggota DK PBB lainnya mendukung rancangan resolusi (UEA) yang diajukan oleh Uni Emirat Arab, sementara Inggris abstain. Rancangan ini sebelumnya disponsori bersama oleh hampir 100 negara anggota PBB dan mendapat dukungan dari 13 anggota DK PBB.
Sumber: arabnews
Ikuti Whatsapp Channel Republika