REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Aditya Perdana, mengatakan wacana pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo, akan sulit diwujudkan. Aditya menyebut saat ini partai-partai masih fokus berkompetisi untuk memenangkan kursi DPR.
Sehingga akan sulit untuk mencari kata sepakat memakzulkan Presiden Jokowi. “Saya pikir dari sisi substansi (pemakzulan) tidak akan mudah. Harus secara konstitusional di MPR. Tidak mudah untuk mencari kata sepakat. Karena koalisi parpol di MPR dan DPR juga sudah terbelah-belah,” kata Aditya, kepada Republika.co.id, Senin (15/1/2024).
Aditya melihat wacana pemakzulan Presiden Jokowi diwarnai rasa kecewa terhadap banyaknya masalah dan drama di Pemilu 2024. Terutama terhadap perbuatan mencederai Mahkamah Konstitusi untuk meloloskan Gibran Rakabuming Raka ikut kontestasi pilpres.
Sehingga kata Aditya wacana ini dimaknai sebagai pesan kepada presiden agar menjaga independensi dan netralitas di Pemilu 2024. “Ada keraguan terhadap netralitas dan independensi presiden karena keterlibatan anaknya di Pilpres,” ucap Aditya.
Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD mengonfirmasi telah menerima kunjungan dari 22 tokoh Petisi 100 yang menyerukan ide pemakzulan Presiden Joko Widodo. Mahfud menjelaskan proses pemakzulan presiden tidak mudah dan membutuhkan waktu yang panjang.
"Langkah-langkah pemakzulan presiden ini melibatkan DPR dan MK dan bukanlah proses yang singkat," ujar Mahfud.
Adapun para anggota Petisi 100 ini diisi oleh beberapa tokoh terkenal terutama dari pendukung Anies Baswedan seperti, Amien Rais dan Jenderal TNI (Purn) Tyasno Sudarto.
Di sisi lain, survei terbaru dari Jakarta Research Center (JRC) menunjukkan tingkat kepuasan publik yang tinggi terhadap kinerja Presiden Joko Widodo. Dengan 80,2 persen responden menyatakan puas dan 10,6 persen sangat puas, hanya 17,2 persen yang tidak puas.
Perwakilan JRC, Alfian P menyatakan tingginya tingkat kepuasan ini menunjukkan keinginan publik agar program-program Jokowi dilanjutkan oleh kepemimpinan berikutnya.
"Tingginya tingkat kepuasan terhadap Presiden Joko Widodo mengindikasikan adanya keinginan publik agar program-program Jokowi dilanjutkan oleh kepemimpinan selanjutnya," kata Alfian.
Ikuti Whatsapp Channel Republika