Jumat 19 Apr 2024 20:50 WIB

Mengapa Anggaran Renovasi Rumah Dinas Gubernur DKI Jakarta Naik Hampir 10 Kali Lipat?

Anggaran renovasi rumah dinas Gubernur DKI Jakarta tahun ini mencapai Rp 22 miliar.

Red: Andri Saubani
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat.
Foto:

Untuk renovasi tahun ini, anggaran sebesar Rp 22,2 miliar yang disediakan dalam pagu disebut akan digunakan untuk restorasi total bangunan yang termasuk sebagai cagar budaya itu. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta Heru Hermawanto mengatakan, proyek restorasi itu telah direncanakan sejak beberapa tahun lalu.

Adapun, bagian rumah yang akan direstorasi meliputi interior, eksterior, dan lanskap. Selain itu, akan dilakukan penambahan beberapa bangunan di sekitar rumah dinas gubernur DKI Jakarta. 

"Ini mau direstorasi interior, dan eksteriornya, kemudian lanskap, penambahan-penambahan beberapa bangunan. Itu kira-kira," kata dia, Jumat (19/4/2024).

Ketika disinggung mengenai biaya yang fantastis untuk proyek restorasi itu, Heru menilai itu sebagai hal yang wajar. Pasalnya, rumah dinas itu merupakan bangunan cagar budaya. Artinya, kebutuhan materialnya juga spesifik. 

Menurut dia, untuk melakukan restorasi bangunan cagar budaya butuh anggaran yang besar. Apalagi, bangunan itu digunakan sebagai rumah dinas gubernur. Karenanya, akan ditambah fasilitas penunjang untuk kebutuhan pejabat bersangkutan. 

"Kalau dari sisi harga saja kan sebenarnya itu rumah memang rata-rata segitu lah, per meter persegi sekian, misalkan Rp 8 juta sampai Rp 10 juta. Kalau rumah jabatan pasti di atas itu. Nah itu dikali sekian meter persegi. Kira-kira gitu," ujar dia.

Heru mengakui, anggaran yang disiapkan untuk restorasi rumah dinas gubernur DKI Jakarta pada tahun ini meningkat hampi 10 kali lipat dibandingkan besaran anggaran untuk proyek rehabilitasi pada tahun lalu. Menurut dia, hal itu karena tahun lalu hanya dilakukan untuk perbaikan atap rumah.

"(Rp 22,2 miliar) Itu keseluruhan. (Rehabilitasi tahun lalu) Rp 2 miliar itu hanya atap, penggantian atap saja," kata dia.

Ketua Komisi D DPRD Provinsi DKI Jakarta Ida Mahmudah mengaku akan mempertanyakan hal itu ke Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta. Pasalnya, pagu anggaran yang disediakan naik hampir 10 kali lipat dibandingkan anggaran rehabilitasi rumah dinas gubernur pada 2023.

"Ya tahun lalu (anggarannya) sekitar Rp 2 miliar. (Tahun ini) saya baru mau pelajari malahan. Saya belum tanya ke Pak Heru (Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan) apakah betul ada anggaran segitu atau tidaknya. Kalaupun ada, buat pembangunan apa," kata dia saat dikonfirmasi Republika, Kamis (18/4/2024).

Ida mengaku belum bisa berkomentar banyak mengenai restorasi rumah dinas gubernur DKI Jakarta yang akan dilakukan. Ia akan mempertanyakan hal itu kepada dinas terkait. 

"Saya pertanyakan dulu, saya pelajari dulu di anggarannya betul atau tidak, terus peruntukkannya apa. Karena saya nggak ingat apakah ada anggaran segitu atau tidak untuk 2024 ini. Nanti saya tanya Pak Heru dulu," kata dia.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement