Hasto Kristoyanto juga menyinggung penegakkan hukum yang berjalan saat ini masih ditunggangi kepentingan pihak tertentu. Padahal, Hasto mengungkit, Indonesia telah lama merdeka, tetapi hukum di Indonesia masih jauh dari kata independen.

"Kini kita setelah merdeka, bagaimana hukum itu bekerja hanya karena persoalan-persoalan yang seringkali ditunggangi oleh berbagai aspek-aspek lainnya," kata Hasto saat memberikan sambutan dalam Sekolah Hukum di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat. 

Hasto merujuk tulisan pemikir kebhinekaan yang juga tokoh Muhammadiyah, yaitu Dr Sukidi yang menyebutkan negara memasuki era kegelapan ketika hukum dipakai untuk kekuasaan. "Ketika suatu negara, hanya dikendalikan oleh hukum yang otoriter untuk kekuasaan sebagaimana tulisan dokter Sukidi," ucap Hasto.

Dia pun menegaskan, akan terus berjuang meski hukum dipakai sebagai alat kekuasaan. Pernyataan itu menandakan Hasto siap menjalani proses hukum di KPK, termasuk rencana agenda pemeriksan keduanya pada bulan depan.

"Terus berjuang, karena kita adalah partai pejuang, partai pelopor yang terus dengan kepala tegak, menghadapi berbagai ujian-ujian sejarah," ucap Hasto.

Selain itu, Hasto juga menyebut para pendiri bangsa mendasarkan hukum dari ideologi Pancasila. Dia mengatakan, persoalan yang dihadapi saat ini adalah mengenai pergeseran supremasi hukum.

"Kita melihat berbagai persoalan-persoalan bangsa saat ini terkait dengan bagaimana sebagai negara yang semula didesain dengan konsepsi supremasi hukum berdasarkan ideologi Pancasila, berdasarkan konstitusi kita dan kemudian di dalam praktik terjadi pergeseran yang luar biasa," ujar Hasto.

Selain itu, di hadapan peserta yang datang langsung maupun hadir secara virtual itu, Hasto menegaskan, setiap kader PDIP wajib mengetahui konsep supremasi hukum. "Sebagai partai yang konsisten di dalam membangun supremasi hukum, pemahaman terhadap gagasan-gagasan dari para pendiri bangsa terkait dengan sistem hukum nasional bagi kita sangatlah penting," ujar Hasto.