REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PW Muhammadiyah) DKI Jakarta dan Unit Usaha Syariah Bank DKI menjalin kerja sama penyediaan produk dan layanan keuangan syariah. Kerja sama tertuang dalam Nota Kesepahaman (MoU) itu diteken bertepatan dengan Pengajian Rutin Bulanan yang bertema 'Hari Ber-Muhammadiyah'.
Direktur Utama Bank DKI, Agus Haryoto Widodo, menyampaikan kerja sama ini diharapkan meningkatkan inklusi keuangan syariah di Jakarta. Bank DKI melalui Unit Usaha Syariah terus mengembangkan produk dan layanan yang inovatif serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
"Kami yakin kolaborasi dengan PWM DKI Jakarta ini akan memperluas jangkauan layanan keuangan syariah dan memberikan kontribusi positif bagi perekonomian syariah di Jakarta,” kata Agus dalam keterangan tertulisnya, Jumat (12/7/2024).
“Bank DKI juga terus mendukung layanan perbankan digital yang dapat dipergunakan oleh PW Muhammadiyah dan juga Amal Usaha Muhammadiyah untuk kebutuhan pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, dan tempat ibadah,” ujar Agus menambahkan.
MoU ditandatangani Direktur Ritel dan Syariah Bank DKI, Henky Oktavianus, dan Ketua PW Muhammadiyah DKI Jakarta, Akhmad H Abubakar di Jakarta. Turut hadir Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, dan Direktur Utama Bank DKI, Agus Haryoto Widodo.
Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir menyampaikan apresiasinya terhadap kerja sama ini dan berharap dapat meningkatkan hubungan baik dengan Bank DKI. Ia juga menyampaikan harapannya agar bank milik pemprov DKI Jakarta ini dapat mendukung kebutuhan Muhammadiyah Jakarta melalui transaksi yang memberikan kemudahan, dan keamanan. "Serta memberikan manfaat kepada umat," katanya.
Kerja sama ini melingkupi penyediaan produk dan layanan keuangan syariah bagi PWM DKI Jakarta. Di antaranya pembukaan produk tabungan, giro dan deposito, produk pembiayaan konsumer seperti Kredit Multi Guna iB dan KPR iB baik komersil maupun Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Ada pula pembiayaan ritel dan korporasi.
Ruang lingkup kesepahaman ini juga mencakup keagenan koperasi, layanan pendaftaran haji dan umroh, serta pemanfaatan produk dan layanan. Termasuk program yang berdasarkan prinsip perbankan syariah yang difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional.
Ikuti Whatsapp Channel Republika