Pengamat politik Universitas Jember, Muhammad Iqbal mengatakan, pasangan bakal calon Risma-Marzuki dapat membuka peluang besar mengubah permainan politik karena dijiwai oleh spirit untuk menyelamatkan masa depan demokrasi. Iqbal menilai, sosok Tri Rismaharini yang diduetkan dengan KH Marzuki Mustamar bisa mengubah peta politik Pilkada Jatim. Duet tersebut diyakini menjadi lawan tanding seimbang untuk Khofifah-Emil.
"Bila konstelasi pasangan bakal calon Tri Rismaharini-Marzuki Mustamar (Risma-Marzuki) terbentuk, bukan mustahil pasangan itu bisa mengubah peta politik Jatim," katanya dalam keterangan tertulis, Senin (22/7/2024).
Dia mengatakan, konstelasi Pilkada Jatim 2024 sejauh ini masih menyisakan tiga partai politik yang belum menentukan arah dukungan atau kepastian berkoalisi. Ketiganya yakni PKB yang menguasai 27 kursi DPRD Jatim, PDIP memiliki 21 kursi, dan Partai Nasdem memiliki 10 kursi.
Iqbal mengatakan, sejauh ini PKB mewacanakan kiai kharismatik NU asal Malang KH Marzuki Mustamar yang diduetkan dengan politisi Senayan dari PKB Arzeti Bilbina. Sedangkan elite PDIP menegaskan tidak akan membiarkan Pilkada Jatim diwarnai pertarungan melawan "kotak kosong". "Kami tentu sangat mengapresiasi antusiasme dan heroisme PKB dan PDIP, tentu juga Nasdem sebagai tiga parpol yang masih ketat mengalkulasi secara taktis pasangan bakal calon di Pilkada Jatim," ucap pengajar FISIP Unej itu.
Menurutnya, sudah semestinya ketiga parpol itu mengedepankan pilihan rasional. PKB mungkin bisa berbesar hati tidak memaksakan KH Marzuki sebagai bakal cagub, tapi bisa jadi bakal cawagub mendampingi Risma. "Kendati tiket istimewa PKB memang berhak atas posisi bakal cagub, namun elektabilitas Kiai Marzuki harus diakui masih jauh di bawah Risma, sehingga yang paling rasional ya Risma-Marzuki atau 'Riski' dapat membuka peluang dalam Pilkada Jatim," tuturnya.
Iqbal menilai, duet Risma-Marzuki bisa menjadi antitesis dari kekuatan populisme, karena merepresentasikan sosok birokratik dan ulama kharismatik. "Keduanya bisa menjadi alternatif yang rasional buat figur pemimpin teknokratik dan penjunjung nilai moral, tanpa dinodai kasus hukum yang banal," ujarnya.
