REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pimpinan Pusat (PP) 'Aisyiyah menyatakan keprihatinan atas polemik jilbab yang terjadi di Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Nasional tahun ini. Menurut Salmah Orbayinah, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) selaku koordinator penyelenggaraan program Paskibraka Nasional semestinya menjunjung tinggi nilai-nilai keberagaman dalam keragaman.

"Tidak seharusnya BPIP membuat heboh dan gaduh," ujar Ketua Umum PP 'Aisyiyah ini saat dihubungi Republika, Kamis (15/8/2024).

Lebih lanjut, Salmah meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar mengevaluasi kinerja Yudian Wahyudi, Kepala BPIP kini. Menurut dia, badan yang berfungsi menjaga ideologi Pancasila itu semestinya memberlakukan sistem kepemimpinan kolektif kolegial.

"Kepemimpinan BPIP ini perlu dievaluasi. Mungkin dengan sistem kolektif kolegial seperti di 'Aisyiyah dan Muhammadiyah, maka pengambilan keputusan bisa lebih bijaksana," ucap dosen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) ini.

Ia mengatakan, program Paskibraka Nasional sejak permulaan Era Reformasi hingga menjelang tahun 2022 tidak pernah memunculkan kehebohan terkait jilbab atau seragam untuk Muslimah. Karena itu, pihaknya menilai, sebaiknya Presiden mengamanahkan pengelolaan program tersebut kembali di bawah Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) RI, bukan BPIP.

"Harusnya Paskibraka di bawah Kemenpora. Ini tentang anak-anak muda. Selama ini, (Kemenpora RI) sukses menghantarkan upacara bendera HUT RI tiap 17 Agustus," tukas Salmah.

Sebelumnya, informasi menjadi viral di berbagai platform media sosial ihwal pemaksaan lepas jilbab yang menimpa wakil Provinsi Aceh di Paskibraka Nasional, yakni Dzawata Maghfura Zukhri. Muslimah itu adalah siswi kelas X SMAN Modal Bangsa (Mosa).

Berdasar penelusuran Republika, ada sebanyak 18 perwakilan Paskibraka 2024 perempuan dari 18 provinsi yang terpaksa mencopot jilbab. Dalam foto-foto yang diperoleh, mereka memang dalam keseharian memakai kain penutup rambut itu.

Namun, saat pengukuhan, mereka harus mencopot jilbabnya. Hal itu terlihat dari foto-foto yang dibagikan pihak Istana kala Presiden Jokowi beserta sejumlah menteri plus Kepala BPIP Yudian Wahyudi di Istana IKN, pada Selasa (14/8/2024).

Ikuti Whatsapp Channel Republika