REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Jelang Hari Jadi ke 79 Provinsi Jabar, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Provinsi Jawa Barat berharap Jawa Barat semakin maju dan menjadi contoh provinsi lain dalam pertumbuhan ekonomi, investasi, penyediaan lapangan pekerjaan sebagai upaya menurunkan tingkat pengangguran di Jabar.

“Selamat ulang tahun Provinsi Jabar yang ke-79. Mudah-mudahan di ulang tahun yang ke-79 ini Jawa Barat makin maju, makin terdepan, dan tentu besar harapan kita Jawa Barat juga menjadi provinsi yang bisa memberikan contoh bagi pertumbuhan ekonomi, investasi, dan termasuk peluang pekerjaan,” harap Ketua Fraksi PAN DPRD Jawa Barat M Hasbullah Rahmat, Kota Bandung, Jumat (16/8/2024).

Dalam momentum Hari Jadi ke-79 Provinsi Jabar, Fraksi PAN DPRD Jawa Barat pun mengkritisi 5 isu strategis pembangunan Jabar. Lima isu tersebut yakni; kemiskinan, pengangguran, stunting, inflasi dan pertumbuhan ekonomi serta ketahanan pangan.

Pertama soal kemiskinan, salah upaya mengurangi kemiskinan di Jabar pihaknya menekankan pentingnya pembangunan desa wisata dan pengembangan UMKM untuk meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga kemiskinan berkurang.

“Kita berharap desa-desa di Jawa Barat yang potensial alamnya bagus menjadi tempat destinasi wisata agar menaikkan income per kapita masyarakat. Kita harus mendorong kemandirian ekonomi melalui UMKM, home industri dan koperasi agar masyarakat bisa lebih mandiri,” jelas M Hasbullah Rahmat.

Kedua pengangguran, berdasarkan data tingginya angka pengangguran di Jawa Barat  sebagian besar disumbang oleh lulusan SMA dan SMK. Pihaknya berharap ada kolaborasi kurikulum di SMK yang disesuaikan dengan kebutuhan tenaga kerja industri, sehingga lulusan SMK bisa lebih siap kerja.

Ketiga soal stunting, dengan jumlah penduduk Jabar yang banyak. Stunting masih menjadi tantangan utama. Ia berharap tidak ada kasus stunting baru di Jawa Barat dan menekankan pentingnya pemberdayaan perempuan dalam mengatasi masalah tersebut.

“Tidak hanya soal gizi, masalah stunting juga harus diatasi dengan pemberdayaan perempuan, pencegahan pernikahan dini dan sebagainya,” katanya.

Keempat soal inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Menurutnya pengaruh globalisasi dan arus barang yang tidak lancar sebagai faktor utama yang mempengaruhi inflasi di Jawa Barat. Kenaikan harga kebutuhan pokok akibat dari gangguan distribusi turut menyumbang pada tingkat inflasi di provinsi Jabar.

Pihaknya menekankan pentingnya penataan mata rantai ekonomi yang lebih baik untuk mengatasi masalah ini, dengan memanfaatkan infrastruktur yang sudah ada serta bagaimana implementasi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jabar Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pusat Distribusi Provinsi atau PDP, pemberdayaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta memangkas biaya logistik dan sebagainya.

“Kita berharap dengan adanya konektivitas infrastruktur yang baik, seperti biaya transportasi yang murah dan cepat dapat membantu mereduksi tingkat inflasi di Jawa Barat. Dengan demikian, harga barang bisa tetap terjangkau bagi masyarakat,” tegasnya

Kelima soal ketahanan pangan, Hasbullah menegaskan pentingnya regenerasi petani untuk menjaga produktivitas lahan pertanian. Pihaknya menyoroti peran BUMD dalam mengelola hasil produksi pertanian agar petani mendapatkan nilai tambah yang layak.

Hasbullah menambahkan, visi Jawa Barat ke depan adalah menjadi provinsi yang maju dan mampu bersaing secara global, serta menjadi rujukan bagi para investor untuk menanamkan modalnya di Jawa Barat.

“Jawa Barat harus menjadi provinsi yang mampu mendunia, dengan penataan kota dan infrastruktur yang baik, serta kita antisipasi bagaimana ke depan Jawa Barat ini menjadi rujukan bagi para investor untuk masuk membawa uangnya ke Jawa Barat,” ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika