REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK – Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dilaporkan akan mengadopsi resolusi yang diajukan oleh Palestina pada Rabu. Resolusi itu menuntut Israel mengakhiri “kehadirannya yang melanggar hukum di Wilayah Pendudukan Palestina” dalam waktu 12 bulan.
Tindakan ini akan mengisolasi Israel beberapa hari sebelum para pemimpin dunia melakukan perjalanan ke New York untuk menghadiri pertemuan tahunan mereka di PBB. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dijadwalkan berpidato di Majelis Umum yang beranggotakan 193 orang pada 26 September, hari yang sama dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas.
Rancangan resolusi tersebut bertujuan untuk menyambut pendapat penasihat Mahkamah Internasional pada bulan Juli yang mengatakan pendudukan Israel atas wilayah dan permukiman Palestina adalah ilegal dan pasukan Israel di Palestina harus ditarik.
Pendapat penasihat tersebut – yang dikeluarkan oleh pengadilan tertinggi PBB yang juga dikenal sebagai Pengadilan Dunia – mengatakan bahwa hal ini harus dilakukan “secepat mungkin,” meskipun rancangan resolusi Majelis Umum mengizinkan jangka waktu 12 bulan.
Rancangan resolusi tersebut adalah yang pertama yang secara resmi diajukan oleh Otoritas Palestina sejak mereka memperoleh hak dan keistimewaan tambahan pada bulan ini termasuk mendapatkan kursi di antara anggota PBB di aula pertemuan dan hak untuk mengusulkan rancangan resolusi.
Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield mendesak negara-negara untuk memberikan suara tidak pada hari Rabu. Washington – sekutu Israel – telah lama menentang tindakan sepihak yang melemahkan prospek solusi dua negara.
Pendapat penasihat ICJ tidak mengikat tetapi mempunyai bobot berdasarkan hukum internasional dan dapat melemahkan dukungan terhadap Israel. Resolusi Majelis Umum juga tidak mengikat, namun mempunyai bobot politik. Tidak ada hak veto di majelis.
“Setiap negara mempunyai hak suara, dan dunia memperhatikan kita,” kata Duta Besar Palestina untuk PBB Riyad Mansour di Majelis Umum pada hari Selasa. "Tolong berdiri di sisi kanan sejarah. Dengan hukum internasional. Dengan kebebasan. Dengan perdamaian."
Ikuti Whatsapp Channel Republika