REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politisi Partai Golkar Bambang Soesatyo alias Bamsoet mengatakan, bahwa partainya sudah menyetor sejumlah nama sebagai kandidat menteri untuk mengisi kabinet pemerintahan mendatang. Dia menyebut nama-nama itu disetorkan oleh Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia kepada Presiden Terpilih Prabowo Subianto.
"Nama-nama menteri di Golkar sudah dimasukkan oleh Ketua Umum Partai Golkar, Pak Bahlil, kepada Pak Prabowo, cuma siapa yang bakal nanti dipilih ya tunggu saja sabar," kata Bamsoet di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (20/9/2024).
Namun, dia menyebut nama-nama itu sedianya telah disiapkan partai-nya sejak masih dipimpin oleh Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar.
"Yang saya tahu ketika Pak Airlangga menyampaikan ke saya itu diminta, waktu saya masih dengan Pak Airlangga, beliau menyampaikan bahwa kita sudah menyetor sejumlah nama," ujarnya.
Setelah pergantian kepemimpinan, lanjut dia, nama-nama tersebut bisa saja dilakukan penyesuaian kembali oleh Bahlil Lahadalia yang terpilih menjadi Ketua Umum Partai Golkar menggantikan Airlangga. "Tentu dengan Pak Bahlil ada penambahan atau koreksi, bisa saja terjadi ya," ucapnya.
Bamsoet pun enggan membeberkan berapa nama yang disetorkan partainya itu untuk mengisi kursi kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang. Dia mengatakan dirinya baru akan memperbaharui perkembangan informasi terkait hal tersebut dengan Bahlil Lahadalia di Kantor DPP Partai Golkar pada Jumat malam.
"Saya enggak tahu, saya belum bicara lebih lanjut baru hari ini, sore ini, saya rapat dengan Pak Bahlil di DPP Partai Golkar, Slipi nanti jam 19.00," tuturnya.
Dia menyebut bahwa pembahasan penyusunan komposisi kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran masih terus dilakukan, termasuk di antara partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM).
"Saya mendengar juga pembahasan masih terus dilakukan baik dengan para pimpinan partai politik koalisi yang tergabung dalam KIM maupun di Golkar sendiri," imbuhnya.
Bamsoet menekankan pula bahwa penentuan menteri sepenuhnya menjadi hak prerogatif dari presiden terpilih. "Terkait dengan perkembangan dalam rangka penyusunan kabinet periode 2024-2029 di bawah kepemimpinan Pak Prabowo sepenuhnya kita tunggu saja perkembangan selanjutnya," ujar Ketua MPR RI itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika