REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Salah satu obsesi Presiden Prabowo Subianto di 100 hari pemerintahannya adalah turunnya biaya penyelenggaraan ibadah haji 2025. Obsesinya itu didelegasikan ke pembantunya yang mengurusi soal haji, yaitu Menteri Agama Nasaruddin Umar dan Kepala BP Haji Muhammad Irfan Yusuf.
"Ini obsesi Presiden Prabowo Subianto kepada kami, Kemenag dan BPH -Badan Penyelenggara Haji- bagaimana dapat diusahakan supaya beban biaya jamaah haji akan datang lebih diperingan tanpa mengurangi kualitas pelaksanaan haji," kata Nasaruddin saat memberikan keterangan pers usai mengikuti rapat bersama Panja Biaya Haji dan Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen Jakarta, Senin (6/1/2025) lalu.
Misi para pembantunya itu berhasil. Namun, masih belum memuaskan mantan Panglima Kostrad di era 90-an itu.
“Pak Presiden masih belum puas, masih kepingin sebetulnya di bawah itu,” kata Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang saat usai melaporkan hasil kerja Panja Biaya Haji DPR ke Prabowo di Jakarta, Selasa (7/1/2025).
Karena itu, pemerintah sedang menghitung opsi biaya untuk haji dapat diturunkan kembali karena akan dibantu oleh pemerintah Arab Saudi.
“Sedang dihitung (ongkos naik haji) karena ini pemerintah Arab Saudi akan membantu, kita diberikan area sendiri,” kata Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Polkam) Budi Gunawan di Denpasar, Bali, Senin malam (13/1/2025).
Meski begitu, Budi Gunawan belum memberikan detail realisasi penurunan lagi biaya haji tersebut. Dia berharap dengan bantuan dari pemerintah Arab Saudi itu, lanjut dia, jamaah haji Indonesia yang dapat ditampung dalam area tersendiri khusus Indonesia itu akan lebih banyak sehingga persentase biaya naik haji berpotensi bisa diturunkan kembali.
Harapan biaya haji bisa ditekan lagi juga datang dari calon jamaah. Mereka berharap biaya haji tidak terlalu mahal.
"Dibanding biaya haji tahun 2024 dengan selisih Rp 1 juta dengan biaya haji tahun 2025 itu masih kurang, harapannya sebagai calon jamaah haji, ya biaya haji jangan mahal," kata Deppy (33 tahun), salah seorang calon jamaah haji yang berangkat tahun ini kepada Republika.
Penurunan kembali biaya haji setelah Panja Biaya Haji DPR dan Kemenag melakukan penetapan, tak pernah terjadi di tahun-tahun penyelenggaran haji sebelumnya. Potensinya kecil apalagi mengingat mepetnya persiapan ibadah haji tahun ini.
Yang jelas, salah satu 'keberhasilan' pemerintah dalam hal ini sudah terjadi. Yakni, menurunkan biaya penyelenggaran haji tahun ini.
Penetapan biaya itu melalui kesepakatan yang dirumuskan dalam Rapat Kerja Kementerian Agama dengan Komisi VIII DPR RI di Senayan, Jakarta, Senin (6/1/2025).
Rapat kerja ini menyepakati besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) untuk setiap jamaah haji reguler rata-rata sebesar Rp89.410.258,79 dengan asumsi kurs 1 USD sebesar Rp16.000 dan 1 SAR sebesar Rp4.266,67.
"Rerata BPIH tahun 1446 H/2025 M sebesar Rp 89.410.258,79. Biaya ini turun dibanding rerata BPIH 2024 yang mencapai Rp 93.410.286,00,” ujar Menteri Agama RI Nasaruddin Umar.
Penurunan BPIH berdampak pada turunnya Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang harus dibayar jamaah. Jamaah calon haji 2024 rata-rata membayar Bipih sebesar Rp56.046.171,60. Sementara rerata jamaah 2025 akan membayar Bipih sebesar Rp55.431.750,78. Bipih 2025 mengalami penurunan sebesar Rp614.420,82 dari Bipih 2024.
Ikuti Whatsapp Channel Republika