REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Prabowo Subianto optimistis Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) sebagai kekuatan yang akan menunjang perekonomian Indonesia pada masa depan nanti. Dia juga memastikan BPI Danantara tetap diluncurkan sesuai jadwal di Jakarta pada 24 Februari 2025.
"Danantara adalah konsolidasi semua kekuatan ekonomi kita, yang ada di pengelolaan BUMN itu nanti akan dikelola dan kita beri nama Danantara, Daya Anagata Nusantara," kata Prabowo saat jumpa pers di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (17/2/2025).
Menurut Prabowo, Daya berarti energi atau kekuatan, sementara Anagata berarti masa depan. Dengan demikian, Danantara berarti energi atau kekuatan untuk Tanah Air atau Nusantara. "Jadi, artinya Danantara ini kekuatan ekonomi, dana investasi yang merupakan energi, kekuatan masa depan Indonesia. Kekayaan negara dikelola, dihemat untuk anak dan cucu kita," katanya.
Prabowo pertama kali mengumumkan rencananya meluncurkan Danantara saat berbicara pada World Governments Summit pada 14 Februari 2025. Kala itu, ia mengatakan, Danantara akan diresmikan pada 24 Februari 2025.
Danantara yang akan menjadi sovereign wealth fund Indonesia, disebut-sebut mengelola aset senilai lebih dari 900 miliar dolar AS atau sekitar Rp 14.611 triliun. Sementara itu, proyeksi dana awal untuk Danantara mencapai 20 miliar dolar AS atau sekitar Rp 324 triliun.
Semua dana yang dikelola oleh Danantara, kata Prabowo, akan digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang berkelanjutan dan berdampak tinggi di berbagai sektor. Di antaranya, bidang energi terbarukan, manufaktur canggih, industri hilir, dan produksi pangan.
Sementara itu, Prabowo saat menghadiri acara partainya pada 15 Februari 2025 juga meminta mantan-mantan presiden dan pimpinan organisasi keagamaan untuk ikut mengawasi pengelolaan Danantara.
"Danantara adalah kekuatan energi masa depan dan ini harus kita jaga bersama. Karena itu, saya minta semua presiden sebelum saya berkenan ikut menjadi pengawas di dana ini. Saya juga berpikir kalau perlu pimpinan NU, pimpinan Muhammadiyah, pimpinan mungkin dari KWI dan sebagian lain-lain ikut juga membantu mengawasi," kata Prabowo.