REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya melakukan penahanan terhadap Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu atau Ita dan suaminya yang merupakan eks ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah (Jateng) periode 2019-2024, Alwin Basri. Ita ditahan setelah empat kali mangkir dari panggilan pemeriksaan KPK dalam kapasitasnya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi di Pemkot Semarang.

"Terhadap saudari HGR dan saudara AB dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Jakarta Timur, Cabang Rumah Tahanan KPK," kata Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo ketika memberikan keterangan pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (19/2/2025).

Ibnu menambahkan, Ita dan Alwin ditahan selana 20 hari terhitung sejak hari ini. Penahanan keduanya bakal berlangsung hingga 10 Maret 2025.

Dalam konferensi pers yang turut disiarkan secara langsung di saluran Youtube resmi KPK, Ibnu memaparkan peran Ita dan Alwin dalam kasus dugaan korupsi di lingkup Pemkot Semarang. Keduanya disebut memperoleh imbalan atau fee atas pengadaan meja-kursi fabrikasi SD pada Dinas Pendidikan Kota Semarang tahun anggaran 2023. Nilai fee atau suap dalam proyek pengadaan meja-kursi tersebut adalah Rp1,75 miliar.

"Bahwa atas perbuatan HGR bersama AB dalam melakukan intervensi pengadaan meja dan kursi fabrikasi SD pada Dinas Pendidikan Kota Semarang yang berakibat pada ditunjuknya PT Deka Sari Perkasa sebagai penyedia, berkaitan dengan jabatannya sebagai Wali Kota Semarang, sehingga bertentangan dengan tugas dan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 65, 67, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana diubah dua kali dan terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015," ucap Ibnu.

Selain itu, Ibnu menyampaikan bahwa Ita dan Alwi juga terlibat proyek penunjukan langsung pada tingkat kecamatan tahun anggaran 2023 serta permintaan uang ke Bapenda Kota Semarang. Selain Ita dan Alwi, terdapat dua tersangka lain dalam kasus dugaan korupsi di lingkup Pemkot Semarang. Mereka adalah Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Semarang Martono dan Direktur Utama PT Deka Sari Perkasa, Rachmat Utama Djangkar.

Berbeda dengan Ita dan Alwi, KPK telah menahan Martono dan Rachmat. Penahanan terhadap mereka berlangsung selama 20 hari terhitung sejak 17 Januari 2025.

Ikuti Whatsapp Channel Republika