REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rencana Pemerintah RI untuk menampung ribuan warga Gaza yang terluka di Pulau Galang, Kepulauan Riau, memunculkan beragam reaksi dari publik. 

Sebagian pihak menilai kebijakan ini merupakan bentuk langkah kemanusiaan yang patut diapresiasi. Sementara yang lain mengingatkan adanya potensi risiko politik dan keamanan, baik di dalam negeri maupun pada tataran internasional.

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Prof Hikmahanto Juwana menilai inisiatif pemerintah Indonesia untuk membantu warga Gaza patut diapresiasi dari sudut pandang moral dan kemanusiaan. Namun, ia menekankan pentingnya melihat rencana ini dari kacamata politik global.

Menurutnya, ada risiko bahwa kebijakan tersebut dapat dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk melegitimasi tujuan Israel mengosongkan wilayah Gaza dari penduduk Palestina. “Ini sesuai dengan keinginan Israel agar Gaza dikosongkan rakyat Palestina,” kata Hikmahanto, kepada Republika. 

Kabar bahwa pemerintah Indonesia bersedia menerima warga Gaza pertama kali mencuat melalui sejumlah pemberitaan media Israel pada Juli lalu.

Beberapa media tersebut melaporkan bahwa Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, bahkan telah meminta badan intelijen Mossad untuk mempercepat proses pemindahan warga Gaza ke negara-negara yang dianggap bersedia menampung.

Informasi yang beredar menyebutkan, Kepala Mossad David Barnea telah melakukan pembicaraan dengan Utusan Khusus Pemerintah Amerika Serikat, Steve Witkoff. Dalam diskusi itu, Mossad disebut meminta dukungan AS untuk memberikan insentif kepada Indonesia serta empat negara lain yang disebut telah menyatakan kesediaan menerima warga Gaza.

Beberapa pekan terakhir, media di Israel kembali mengabarkan bahwa pihak Tel Aviv telah berkomunikasi dengan perwakilan Indonesia terkait rencana penampungan ini. Salah satu lokasi yang menjadi kemungkinan tempat penampungan adalah Pulau Galau. Lokasi yang pernah digunakan pemerintah Indonesia untuk menampung pengungsi Vietnam pada era 1970-an hingga 1990-an.

“Kalau saya baca media di Israel, disebutkan bahwa agen Mossad David Barnea mengatakan ke AS bahwa Indonesia bersedia dan karenanya Indonesia harus diberi insentif,” ujar Prof Hikmahanto.

Ia meminta pemerintah bersikap transparan mengenai laporan komunikasi dengan Israel serta dugaan insentif dalam relokasi warga Gaza.

Penampungan warga Gaza

Ikuti Whatsapp Channel Republika