#daerah-otonomi-baru

Jumat , 10 Jun 2022, 14:31 WIB

Ketua DPD RI Diminta Bantu Perjuangkan Berdirinya Kabupaten Tayan

REPUBLIKA.CO.ID,SANGGAU--Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menerima aspirasi pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) dari masyarakat Sanggau, ketika mengunjungi Keraton Pakunegara Tayan di Dusun Pedalaman, Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten...

Anggota Komisi I DPR RI, Yan Permenas Mandenas.

Jumat , 10 Jun 2022, 02:37 WIB

Legislator Sebut Masyarakat Papua Dukung DOB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi l DPR RI Yan Permenas Mandenas mengakui hingga kini seluruh warga masyarakat setuju dengan adanya daerah otonomi baru (DOB) di Papua Barat. "Seperti wilayah adat Sarere dan kemudian wilayah adat Anim Ha. Papua selatan itu masyarakatnya mendukung semua, 100 persen," kata Yan dalam keterangan di Jakarta, Kamis (9/6/2022). Yan menyebut pihaknya masih terus berkomunikasi dengan warga...

Kamis , 26 May 2022, 13:54 WIB

Daerah Otonomi Baru, Legislator Minta Pemerintah Perhatikan Situasi Terkini di Papua

JAKARTA -- Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua akan diikutsertakan...

Senin , 16 May 2022, 22:14 WIB

Pembentukan DOB Dinilai Dukung Percepatan Pembangunan Papua

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA --Dalam upaya mendukung percepatan pembangunan di Papua, Direktorat...

Selasa , 10 May 2022, 21:19 WIB

Polisi Sebut Tangkap Tujuh Orang Pengunjuk Rasa Tolak DOB Papua

REPUBLIKA.CO.ID, JAYAPURA --- Kepolisian memastikan situasi dan kondisi keamanan di...

Sejumlah pengunjukrasa dari berbagai elemen mahasiwa berunjukrtasa di Jalan Buper, Waena, Kota Jayapura, Papua, Selasa (10/5/2022). Aksi tersebut sebagai bentuk penolakan atas pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua.

Selasa , 10 May 2022, 21:01 WIB

In Picture: Unjukrasa Tolak Daerah Otonomi Baru di Papua

Polisi menyemprotkan air untuk membubarkan para pengunjuk rasa yang tergabung dari berbagai elemen mahasiswa di Jalan Buper, Waena, Kota Jayapura, Papua, Selasa (10/5/2022). Aksi tersebut sebagai bentuk penolakan atas pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua.

Selasa , 10 May 2022, 15:33 WIB

In Picture: Aksi Tolak Pemekaran Daerah Otonomi Baru Papua

Selasa , 10 May 2022, 14:07 WIB

Jubir Petisi Rakyat Papua Ditangkap pada Hari Demo Tolak DOB

Jumat , 29 Apr 2022, 04:29 WIB

Beda Pendapat Pemuda Adat dan MRP Soal Pemekaran Papua

Garis polisi (ilustrasi). Demo menolak daerah otonomi baru (DOB) berlangsung ricuh di Nabire, Papua.

Kamis , 31 Mar 2022, 17:16 WIB

Lima Polisi Terluka Saat Amankan Demo Tolak DOB di Nabire

Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi. Komite I DPD RI mengundang Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk membahas rencana daerah otonomi baru (DOB). Ilustrasi.

Selasa , 22 Mar 2022, 13:37 WIB

DPD RI Undang Mendagri Bahas Daerah Otonomi Baru

Peresmian Jembatan Gerendong di Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Kamis (13/8).

Jumat , 21 Jan 2022, 14:58 WIB

Bogor Barat akan Jadi Daerah Otonomi Baru, Dua Kecamatan Jadi Calon Ibu Kota

Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan aspirasi pembentukan Daerah Otonomi Baru Papua dapat dilakukan salah satunya dengan mempertimbangkan kepentingan strategis nasional dalam rangka mengokohkan NKRI.

Selasa , 30 Nov 2021, 23:21 WIB

Mahfud: Daerah Otonomi Baru Papua untuk Kokohkan NKRI

Ahad , 25 Apr 2021, 08:25 WIB

Tito Karnavian Tegaskan tak Ada Pemekaran DOB di Indonesia

Ketua Umum Forum Koordinasi Nasional Percepatan Pembentukan Daerah Otonomi Baru (Forkonas PP DOB) Syaiful Huda

Jumat , 09 Apr 2021, 14:18 WIB

Forkonas PP DOB: Segera Terbitkan PP Penataan Daerah

Ahad , 28 Mar 2021, 17:39 WIB

Jabar Proses Usulan DOB Bogor Timur dan Indramayu Barat

Wakil Presiden Maruf Amin (kiri) dan Syaiful Huda (kanan)

Selasa , 23 Mar 2021, 14:23 WIB

Forum Pembentukan Daerah Otonomi Undang Wapres Silaturahim

Wapres: Kondisi Fiskal Belum Memungkinkan untuk Pemekaran

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Wakil Presiden Ma'ruf Amin menjelaskan alasan Pemerintah masih memberlakukan kebijakan moratorium atau penundaan sementara pemekaran daerah. Ma'ruf mengungkap, kondisi fiskal atau keuangan negara belum memungkinkan untuk membentuk daerah otonomi baru (DOB).Ma'ruf mengatakan keuangan negara masih diperlukannya pembiayaan prioritas-prioritas pembangunan nasional yang bersifat strategis seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sumber daya manusia. "Keuangan negara belum memungkinkan, kondisi kebijakan fiskal...

Kamis , 01 Oct 2020, 17:13 WIB

Wapres Jelaskan Alasan Masih Moratorium Pemekaran Daerah

Siluet perempuan berlatarbelakang peta Indonesia. Peneliti menilai pemerintah pusat tetap perlu mempertahankan kebijakan moratoriun pembentukan daerah otonomi baru (DOB).

Rabu , 11 Dec 2019, 01:50 WIB

LIPI: Moratorium Daerah Otonomi Baru Perlu Dipertahankan

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (kiri) bersama Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo usai sosialisasi Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang sistem informasi pemerintah daerah di Jakarta, Selasa (15/10).

Selasa , 15 Oct 2019, 12:49 WIB

Pemerintah Buka Peluang Tambah Dua Provinsi di Papua

Rabu , 28 Aug 2019, 23:05 WIB

Jabar Ajukan Anggaran untuk Kaji Kabupaten Bandung Timur

Rabu , 28 Aug 2019, 12:00 WIB

Pembentukan DOB Bandung Timur Dinilai Harus Penuhi 6 Aspek Ini

Rabu , 21 Aug 2019, 21:13 WIB

Emil Nilai, Pemekaran Desa Jadi Solusi Moratorium DOB

Komite I DPD menggelar rapat audiensi membahas pembentukan calon Provinsi Sumatera Tengara dengan DPRD Provinsi Sumatera Utara, di Ruang Rapat Komite I, Gedung DPD RI, Senayan Jakarta, Rabu (10/7).

Rabu , 10 Jul 2019, 15:50 WIB

Komite I DPD Bahas Pembentukan Provinsi Sumatra Tenggara

Jumat , 01 Mar 2019, 15:07 WIB

Pemprov Jabar Targetkan 6 Kabupaten Jadi Daerah Otonomi Baru

Pertemuam membahas daerah otonomi baru di kantor staf presiden.

Kamis , 27 Sep 2018, 03:23 WIB

DPD RI Bahas DOB di Kantor Staf Presiden

Senin , 11 Jun 2018, 19:00 WIB

UMM Bukukan Tugas Akhir Mahasiswa

Komisi II DPR menerima kunjungan Masyarakat Kalimantan Utara (Kaltara) untuk membahas usulan penetapan Daerah Otonomi Baru (DOB).

Kamis , 26 Oct 2017, 21:21 WIB

Komisi II Sebut DOB Penting di Daerah Perbatasan

Situasi di jalan lingkar Nagrek arah Garut-Tasik menuju Bandung.

Sabtu , 02 Sep 2017, 10:54 WIB

Pemprov Jabar Didorong Bangun Infrastruktur di Garut Selatan

Mendagri Tjahjo Kumolo bergegas seusai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (16/2).

Selasa , 18 Jul 2017, 21:01 WIB

Pembentukan Daerah Otonomi Baru Masih Ditunda

Perwakilan Calon Daerah Otonomi Baru (DOB) di DPR / Ilustrasi

Selasa , 04 Oct 2016, 11:29 WIB

DPR Sesalkan Kemendagri Tunda Pembentukan DOB 2016

Gubernur Jabar Ahmad Heryawan. (Republika/Edi Yusuf)

Rabu , 27 Apr 2016, 06:58 WIB

Rencana Pemekaran Tiga Wilayah di Jabar Terkendala Aturan Teknis

Selasa , 26 Apr 2016, 15:21 WIB

Pencabutan Moratorium Pemekaran Wilayah Tergantung Pertumbuhan Ekonomi

Pemerintah Diminta Evaluasi DOB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Institut Otonomi Daerah mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap daerah otonomi baru (DOB) yang telah dimekarkan. Siti Zuhro dari lembaga Institut Otonomi Daerah, mengatakan jika dalam pemekaran daerah baru masih banyak daerah yang bermasalah dan memiliki performance yang kurang, maka perlu dilakukan moratorium pemekaran daerah otonomi baru."Kalau memang ternyata banyak yang sebagian besar bermasalah, tidak seharusnya,...

Senin , 29 Feb 2016, 18:56 WIB