Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera

PKS: Jangan Kebiri Hak Warga Jakarta Pilih Gubernur

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi II yang juga Badan Legislasi (Baleg) DPR, Mardani Ali Sera, tak setuju dengan penetapan draf rancangan undang-undang (RUU) tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Salah satu materi muatannya adalah pemilihan dan pemberhentian gubernur oleh presiden. "Dalam demokrasi hak warga sakral. Benar kira perlu proses teknokrasi yang kuat untuk menjadikan Jakarta kota global," ujar Mardani saat dikonfirmasi,...

Mardani Ali Sera

PKS tak Melihat Partai Masyumi Reborn Sebagai Saingan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menegaskan PKS tidak melihat Partai Masyumi Reborn sebagai saingan. Hal itu ia sampaikan menanggapi deklarasi Partai Masyumi Reborn Sabtu (7/11) lalu.  "Justru sebagai kawan seperjuangan memajukan Indonesia," kata Mardani kepada Republika.co.id, Selasa (9/11). Ia juga mendoakan agar Partai Masyumi Reborn dapat meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia. Selain itu, ia juga tidak khawatir...

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera

Senin , 11 Nov 2019, 17:08 WIB

PKS Memberikan Doa Bagi Pembentukan Gelora

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera

Jumat , 01 Nov 2019, 06:01 WIB

PKS Senang tak Sendirian Menjadi Oposisi

Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman  didampingi Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh memberikan keterangan usai melakukan pertemuan di Kantor DPP PKS, Jakarta, Rabu (30/10).

Kamis , 31 Oct 2019, 13:24 WIB

PKS Sambut Nasdem Jika Ingin Menjadi Oposisi

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera di gedung Rektorat Universitas Indonesia Salemba, Jakarta Pusat, Rabu (23/10).

Rabu , 23 Oct 2019, 18:45 WIB

Politikus PKS Soroti Menag dari Unsur Militer

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (28/8).

Sabtu , 19 Oct 2019, 19:47 WIB

PKS Tegaskan Tetap Jadi Oposisi Pemerintah