#ott-kpk

Tersangka Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi berjalan saat akan dihadirkan dalam konferensi pers penetapan tersangka di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (6/1). Dalam Konferensi pers tersebut KPK resmi menetapkan status tersangka terhadap Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi dan delapan orang lainnya saat Operasi Tangkap Tangan (OTT) terkait dugaan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di pemerintahan Kota Bekasi. Selain itu KPK berhasil mengamankan sejumlah barang bukti berupa uang tunai sekitar Rp 3 miliar rupiah dan buku rekening bank dengan jumlah uang sekitar Rp 2 miliar. Republika/Thoudy Badai

Rabu , 12 Jan 2022, 13:05 WIB

Dewan Kehormatan PWI Pusat Dukung Pembatalan Anugerah untuk Rahmat Effendi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Kehormatan (DK) PWI Pusat mengapresiasi keputusan Pengurus PWI Pusat menganulir calon penerima Anugerah Kebudayaan 2022 yaitu Walikota Bekasi, Rahmat Effendi, yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT)...

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi tiba untuk menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta.

Senin , 10 Jan 2022, 08:43 WIB

Kode Fee 'Sumbangan Masjid' Rahmat Effendi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi resmi ditetapkan sebagai tersangka penerimaan hadiah dan suap lelang jabatan di lingkungan pemerintah kota (pemkot) Bekasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penerimaan hadiah diberikan berkenaan dengan ganti rugi lahan yang dibayarkan pemkot Bekasi kepada para swasta. Rahmat Effendi dicokok KPK melalui OTT pada Rabu (5/1) lalu pada pukul 14.00 WIB. Dia diamankan bersama...

Senin , 10 Jan 2022, 07:36 WIB

KPK: Penangkapan Wali Kota Bekasi Sesuai Prosedur

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan, penangkapan Wali...

Sabtu , 08 Jan 2022, 13:39 WIB

Ketua KPK Prihatin Penangkapan Pejabat karena Suap Terus Terjadi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri merasa...

Jumat , 07 Jan 2022, 20:51 WIB

Penyidik KPK Bawa Dua Koper Berisi Berkas Usai Geledah Pemkot Bekasi

REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI -- Sebanyak dua koper ditambah satu tas...

Ketua KPK Firli Bahuri (kiri) didampingi Plt. Juru Bicara KPK Ali Fikri (kedua kiri) memberikan keterangan pers terkait penetapan tersangka dan penahan pada operasi tangkap tangan di gedung KPK, Jakarta, Kamis (6/1/2022). KPK menahan Rahmat Effendi dan delapan orang lainnya usai ditetapkan sebagai tersangka setelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) dalam kasus pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di Pemerintaha Kota Bekasi dengan barang bukti uang sebesar Rp3 miliar dan buku tabungan dengan saldo Rp2 miliar .

Jumat , 07 Jan 2022, 15:03 WIB

KPK Telusuri Kemungkinan Keterlibatan Anggota DPRD di Kasus Rahmat Effendi

Ketua Badan Advokasi Hukum dan HAM (Bakumham) DPP Partai Golkar Supriansa

Jumat , 07 Jan 2022, 13:36 WIB

Bakumham Golkar Sebut Suap Wali Kota Bekasi tak Ada Hubungannya dengan Golkar

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi (kiri) mengenakan rompi tahanan KPK usai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Kamis (6/1/2022). KPK menahan Rahmat Effendi dan delapan orang lainnya usai ditetapkan sebagai tersangka setelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) dalam kasus pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di Pemerintaha Kota Bekasi dengan barang bukti uang sebesar Rp3 miliar dan buku tabungan dengan saldo Rp2 miliar .

Jumat , 07 Jan 2022, 05:57 WIB

Kebijakan Kontroversi Rahmat Effendi, Dari Tantang Anies Hingga Anggaran Karangan Bunga

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi (tengah) mengenakan rompi tahanan KPK usai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Kamis (6/1/2022). KPK menahan Rahmat Effendi dan delapan orang lainnya usai ditetapkan sebagai tersangka setelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) dalam kasus pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di Pemerintaha Kota Bekasi dengan barang bukti uang sebesar Rp3 miliar dan buku tabungan dengan saldo Rp2 miliar .

Jumat , 07 Jan 2022, 05:05 WIB

Wali Kota Jadi Tersangka, Pemkot Bekasi: Pelayanan Publik Tetap Jalan

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi tiba untuk menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (5/1). Rahmat Effendi diperiksa setelah terjaring operasi tangkap tangan KPK di Bekasi, Jawa Barat. Republika/Putra M. Akbar

Kamis , 06 Jan 2022, 15:56 WIB

Satu Orang Lagi Ditangkap Terkait OTT Wali Kota Bekasi

Kamis , 06 Jan 2022, 13:06 WIB

Aktivitas Pemkot Bekasi Normal Seusai Rahmat Effendi Ditangkap KPK

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi berjalan menuju ruang pemeriksaan usai terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (5/1/2022). Tim Satgas KPK melakukan OTT terhadap Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi dan pihak lainnya serta mengamankan barang bukti sejumlah uang.

Kamis , 06 Jan 2022, 11:42 WIB

Terjerat OTT KPK, Ini Kekayaan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi

Kamis , 06 Jan 2022, 09:54 WIB

Wali Kota Bekasi Diciduk KPK Terkait Dugaan Suap dan Lelang Jabatan

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi (tengah) berjalan menuju ruang pemeriksaan usai terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (5/1/2022). Tim Satgas KPK melakukan OTT terhadap Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi dan pihak lainnya serta mengamankan barang bukti sejumlah uang.

Kamis , 06 Jan 2022, 09:34 WIB

KPK Amankan 12 Orang dalam OTT di Bekasi, Termasuk Wali Kota Rachmat Effendi

Kamis , 06 Jan 2022, 07:45 WIB

In Picture: Tertangkap Tangan, Wali Kota Bekasi Digelandang ke Gedung KPK

Seorang Jurnalis mengamati rumah Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi di Pekayon, Bekasi, Jawa Barat, Rabu (5/1/2022). KPK membenarkan telah menangkap Wali Kota Rahmat Effendi dalam sebuah operasi tangkap tangan (OTT) di Kota Bekasi hari Rabu (5/1) siang.

Kamis , 06 Jan 2022, 03:45 WIB

Golkar Kota Bekasi Tunggu Klarifikasi KPK

Rabu , 05 Jan 2022, 23:33 WIB

In Picture: Suasana Rumah Wali Kota Bekasi Pasca-OTT KPK

Ketua Badan Advokasi Hukum dan HAM (Bakumham) DPP Partai Golkar Supriansa mengatakan, partainya belum mendapat kabar tertangkapnya Rahmat Effendi dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia mengatakan, partainya menunggu pengumuman resmi dari lembaga antirasuah itu. (Foto: Supriansa)

Wali Kota Bekasi Kena OTT? Golkar Tunggu Pengumuman KPK

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Badan Advokasi Hukum dan HAM (Bakumham) DPP Partai Golkar Supriansa mengatakan, partainya belum mendapat kabar tertangkapnya Rahmat Effendi dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia mengatakan, partainya menunggu pengumuman resmi dari lembaga antirasuah itu. "Sampai saat ini, kami di Bakumham belum mendengar kabar terkait dugaan terjadinya OTT KPK di Bekasi. Terkait...

Rabu , 05 Jan 2022, 17:20 WIB

KPK Amankan Beberapa Pihak dalam OTT di Bekasi

Rabu , 05 Jan 2022, 17:01 WIB

KPK Lakukan Operasi Tangkap Tangan di Bekasi

Terdakwa kasus suap dan gratifikasi penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA), Nurhadi. Kasasi yang diajukan KPK ditolak oleh MA. (ilustrasi)

Rabu , 05 Jan 2022, 16:54 WIB

Kasasi KPK Ditolak MA, Nurhadi Tetap tak Dibebankan Bayar Uang Pengganti Korupsi

Peneliti Iindonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana

Selasa , 16 Nov 2021, 18:20 WIB

Minta Info Sebelum OTT, ICW Nilai Bupati Banyumas Ngelawak

Terdakwa Gubernur nonaktif Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah

Senin , 15 Nov 2021, 16:56 WIB

Nurdin Abdullah Dituntut 6 Tahun Penjara

Senin , 15 Nov 2021, 12:04 WIB

Selama Jaga Integritas, Kepala Daerah tak Perlu Takut OTT

Ahad , 14 Nov 2021, 23:13 WIB

Bupati Banyumas Klarifikasi Pernyataan Soal OTT KPK

Ketua KPK Firli Bahuri bersiap memberikan keterangan terkait pengangkatan pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) di gedung KPK, Jakarta, Rabu (15/9/2021). KPK secara resmi melantik 18 pegawainya yang telah lulus diklat bela negara sebagai ASN.

Kamis , 11 Nov 2021, 18:45 WIB

Curhat Bupati kepada Firli Soal Upaya Pencegahan Korupsi

Selasa , 19 Oct 2021, 09:36 WIB

KPK Minta Waktu Kumpulkan Bukti OTT di Kabupaten Kuansing

Wakil Bupati Musi Banyuasin sekaligus Plt Bupati Musi Banyuasin Beni Hernedi.

Sabtu , 16 Oct 2021, 22:52 WIB

Gubernur Tunjuk Beni Hernedi Plt Bupati Musi Banyuasin

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Dodi Reza Alex Noerdin sebagai tersangka suap pengadaan barang dan jasa.

Sabtu , 16 Oct 2021, 17:53 WIB

KPK Tetapkan Bupati Musi Banyuasin Tersangka Penerima Suap

Jurnalis melihat lihat lokasi penyegelan kantor bidang Penerangan Jalan Umum oleh KPK di komplek Gedung dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin, Sumsel, Sabtu (16/10/2021). Penyegelan tersebut dilakukan terkait diamankannya sejumlah pihak dalam OTT Kabupaten Musi Banyuasin diduga berkaitan dengan proyek pengadaan infrastruktur.

Sabtu , 16 Oct 2021, 17:19 WIB

In Picture: KPK Segel Kantor Dinas PUPR Kabupaten Muba

Bupati Musi Banyuasin Dr H Dodi Reza Alex Noerdin

Sabtu , 16 Oct 2021, 15:07 WIB

KPK Tangkap Bupati Muba Dodi Alex Noerdin di Jakarta

Sabtu , 16 Oct 2021, 10:14 WIB

KPK Tangkap Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin

Sabtu , 16 Oct 2021, 07:20 WIB

KPK Periksa Pihak Terjaring OTT di Musi Banyusasin

KPK Amankan Sejumlah Orang Dalam OTT di Banyuasin. Foto: Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron melambaikan tangan sebelum memberikan keterangan pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (5/8/2021). KPK menyatakan keberatan atas Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Ombudsman RI mengenai proses alih status pegawai menjadi aparatur sipil negara (ASN) melalui tes wawasan kebangsaan (TWK).

Sabtu , 16 Oct 2021, 07:04 WIB

KPK Amankan Sejumlah Orang Dalam OTT di Musi Banyuasin

Penyidik KPK menunjukan barang bukti terkait OTT Kolaka Timur saat Press Conference di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (22/9). KPK resmi menahan dan menetapkan Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Kolaka Timur Anzarullah sebagai tersangka dugaan TPK Penerimaan Hadiah atau janji oleh penyelenggara negara terkait pangadaan barang/jasa dilingkungan pemeritahan kabupaten Kolaka Timur tahun 2021.Prayogi/Republika

KPK Tahan Bupati Kolaka Timur

REPUBLIKA.CO.ID, JAKRTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan dua tersangka kasus dugaan suap terkait pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara Tahun 2021. Dua tersangka, yaitu Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur (AMN), dan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kolaka Timur Anzarullah (AZR). "Untuk proses penyidikan, tim penyidik melakukan upaya paksa penahanan kepada para tersangka...

Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur (tengah) tiba di gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan di Jakarta, Rabu (22/9). KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan beberapa pihak lainnya serta barang bukti sejumlah uang pada Selasa (21/9) malam.Prayogi/Republika

Rabu , 22 Sep 2021, 19:46 WIB