#perda-syariah

Ahad , 18 Nov 2018, 13:05 WIB

Yenny Wahid: Perda Diskriminatif tak Boleh Ada di Indonesia

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Putri Presiden Keempat RI Abdurrahman Wahid, Yenny Wahid mengatakan perda yang memiliki potensi mendiskriminasi kelompok masyarakat minoritas tidak boleh ada di Indonesia. Pernyataan Yenny menyinggung polemik...

Soekarno keluarkan dekrit presiden 5 Juli 1959

Ahad , 18 Nov 2018, 12:38 WIB

Pancasila, UUD 45, Hukum Positif: Gaduh Posisi Syariat Islam

Oleh: Lukman Hakiem, Peminat Sejarah, mantan staf ahli Wapres Hamzah Haz dan M Natsir, mantan anggora DPR.Ketika disadari, baik gagasan menjadikan Pancasila, maupun Islam, sebagai dasar negara sama-sama tidak mampu mengumpulkan dukungan dua pertiga suara di Konstituante sebagai majelis pembentuk Undang-Undang Dasar, jalan kompromi menjadi satu-satunya pilihan. Pada rapat paripurna ke-59, 11 November 1957, Konsituante membentuk Panitia Perumus Dasar Negara yang terdiri atas...

Sabtu , 17 Nov 2018, 10:36 WIB

Ketum PSI Dipolisikan, MAARIF Institute: Tak Siap Perbedaan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pernyataan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia...

Jumat , 16 Nov 2018, 20:56 WIB

PSI: Sebab Perda Syariah, Shalat Bisa Syirik Takut Satpol PP

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Guntur Romli...

Jumat , 16 Nov 2018, 19:15 WIB

Sisi Negatif Perda Syariah Menurut Luthfi Assyaukanie

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Peraturan daerah (Perda) bernuansa syariah atau agama...

Eggi Sudjana melaporkan Grace Natalie ke Bareskrim Polri, atas dugaan penistaan agama. Jumat (16/11).

Jumat , 16 Nov 2018, 18:55 WIB

Grace Natalie Dipolisikan, Eggi: Lebih Parah dari Ahok

Pengamat politik Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti.

Jumat , 16 Nov 2018, 18:45 WIB

Tolak Perda Agama, PSI Bisa Dibubarkan? Ini Kata Pengamat

Presiden Sukarno membacakan Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Kamis , 15 Nov 2018, 13:04 WIB

Pakar Hukum: Membatalkan Perda Syariah Pikiran Konyol

Petugas Satpol PP dan Wilayathul Hisbah (WH) memberikan pengarahan kepada warga yang terjaring razia penegakkan Syariat Islam kerena memakai celana pendek di Banda Aceh. (Ilustrasi)

Rabu , 14 Jun 2017, 19:05 WIB

Razia Celana Pendek di Aceh

Senin , 14 Nov 2016, 08:47 WIB

FKUB Timika Minta Aparat Tertibkan Minuman Beralkohol

Ahad , 26 Jun 2016, 18:32 WIB

Kemendagri Siapkan Penjelasan Pembatalan Perda ke Daerah

Direktorat Jenderal OTDA Kementerian Dalam Negeri Soni Sumarsono

Ahad , 26 Jun 2016, 18:06 WIB

Kemendagri: Pemprov Minta Dua Pekan Sosialisasi Pembatalan Perda

Jumat , 24 Jun 2016, 11:51 WIB

Mendagri: Pembatalan Perda tak Berdampak Kerugian Daerah

Senin , 20 Jun 2016, 07:53 WIB

Pemprov Sumbar Pastikan tak Ada Perda Syariah Dibatalkan

Wakil Ketua Komisi II DPR, Wahidin Halim.

Ahad , 19 Jun 2016, 04:36 WIB

DPR Kaji Perda yang Dibatalkan Mendagri

Sabtu , 18 Jun 2016, 15:01 WIB

Perda Merupakan Perwujudan Kedaulatan Rakyat di Daerah

Pimpinan Fraksi PPP MPR RI Reni Marlinawati

Sabtu , 18 Jun 2016, 14:57 WIB

PPP Desak Mendagri Beri Penjelasan Soal Pembatalan Perda

Fraksi PKS Pertanyakan Alasan Kemendagri Hapus Perda Syariah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI, Jazuli Juwaini menyayangkan rencana pemerintah mencabut sejumlah perda yang melarang suatu hal atas dasar perintah agama. Ia meminta pemerintah menjelaskan dasar-dasar penghapusan perda bernafas syariah yang diterapkan sejumlah daerah di Indonesia. "Harus jelas dulu alasannya, kenapa dicabut mereka, apalagi yang bernuansa moralitas, ahlak mulia," kata dia saat dihubungi...