#perpanjangan-jabatan-presiden

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) usai menyampaikan pidato Politik di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Selasa (14/2/2023). Pidato politik yang disampaikan di hadapan ribuan kader Partai Demokrat tersebut menyoroti berbagai masalah yang saat ini dihadapi rakyat Indonesia, terutama masukan saat AHY berkunjung ke sejumlah daerah di Indonesia.

Selasa , 14 Mar 2023, 16:01 WIB

Demokrat Tolak Penundaan Pemilu, AHY: Apa Iya Ada Plt Presiden?

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tegas menolak penundaan Pemilu 2024. Hal tersebut juga menjadi aspirasi dari masyarakat Indonesia, setelah ia berkeliling ke berbagai...

Direktur Eksekutif Indo Barometer, M Qodari sebut rakyat bisa kudeta Jokowi jika perpanjangan jabatan bukan dari rakyat.

Kamis , 09 Feb 2023, 21:32 WIB

Pengamat: Jika Perpanjangan Jabatan Bukan dari Rakyat, Bisa Dikudeta

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Perpanjangan masa jabatan atau penundaan pemilihan umum (pemilu) menjadi isu yang kembali muncul menjelang pemilu 2024. Direktur Eksekutif Indobarometer Muhammad Qodari mengingatkan potensi kudeta jika perpanjangan masa jabatan presiden tidak muncul dari rakyat, tapi dari elit politik. "Konsepnya, jika ingin memerintah lagi, maka harus diperpanjang seperti halnya SIM card yang sudah habis ya harus diperpanjang, dan cara memperpanjangnya...

Senin , 23 Jan 2023, 21:24 WIB

DPR Bantah Perpanjangan Jabatan Kades Pintu Masuk Jokowi 3 Periode

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia...

Senin , 23 Jan 2023, 17:36 WIB

Survei: Publik Puas Kinerja Jokowi, Tapi tak Setuju Perpanjangan Masa Jabatan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Hasil survei Algoritma Research and Consulting...

Sabtu , 24 Dec 2022, 05:05 WIB

Isu Penundaan Pemilu dan Perpanjangan Jabatan Presiden Dinilai Ganggu Demokrasi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jimly School of Law and Government...

Diskusi Ngopi dari Sebrang Istana, bertema: Merangkum 2022, Menyambut 2023, yang diselenggarakan lembaga survei KedaiKopi, Ahad (18/12/2022).

Ahad , 18 Dec 2022, 19:05 WIB

Elite Politik Diperingatkan, Sudirman Said: Masyarakat Tidak Bodoh

Mantan Hakim Konstitusi Jimly Asshiddiqie.

Ahad , 11 Dec 2022, 00:56 WIB

Jimly: Sebaiknya Setop Isu Perpanjangan Jabatan Presiden lebih Dua Periode

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Fadli Zon meminta agar tak ada lagi menteri yang mendorong perpanjang jabatan presiden.

Selasa , 10 May 2022, 17:06 WIB

Fadli Zon: Jangan Lagi Ada Menteri Dorong-Dorong Perpanjangan Jabatan Presiden

Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini menilai wajar masalah penganggaran pemilihan umum yang belum mendapatkan kepastian lantas dikaitkan dengan isu penundaan Pemilu 2024.

Jumat , 08 Apr 2022, 02:50 WIB

Perludem Anggap Wajar Pembahasan Anggaran Dikaitkan Penundaan Pemilu

Presiden Joko Widodo dinilai perlu memberi sanksi ke menterinya yang terus membahas penundaan pemilu.

Jumat , 08 Apr 2022, 01:41 WIB

Jangan Hanya Larang, Jokowi Perlu Sanksi Menteri yang Gaungkan Penundaan Pemilu

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal (Purn) Moeldoko, menegaskan Pemerintah tak pernah bahas amandemen UUD 1945

Kamis , 07 Apr 2022, 06:23 WIB

Moeldoko: Amendemen UUD 1945 Urusan DPR, Jangan Libatkan Pemerintah

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko.

Rabu , 06 Apr 2022, 17:33 WIB

Moeldoko: Amandemen Konstitusi Urusan DPR

Rabu , 06 Apr 2022, 16:50 WIB

Moeldoko: Setop Isu Perpanjangan Jabatan Presiden, Jangan Jadi Bahan Gorengan

Presiden Joko Widodo menegur jajaran menteri yang terus menerus memberikan pernyataannya terkait masalah penundaan pemilu dan juga perpanjangan masa jabatan presiden. Jokowi ingin seluruh jajarannya fokus dalam menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi saat ini, seperti kenaikan harga kebutuhan pangan dan juga energi.

Rabu , 06 Apr 2022, 16:21 WIB

Partai Harap Menteri Jokowi Patuhi Pesan Setop Pembahasan Isu Perpanjangan Jabatan

Presiden Jokowi meminta jajaran di bawahnya tidak ada lagi yang bersuara soal penundaan pemilu 2024 atau perpanjangan masa jabatan presiden.

Rabu , 06 Apr 2022, 15:03 WIB

Pesan Tegas Jokowi, Menteri Dilarang Lagi Bersuara Soal Perpanjangan Jabatan

Aparatur desa atau anggota asosiasi pengurus desa seluruh Indonesia (Apdesi). Apdesi belakangan disorot publik atas aspirasi mereka mendukung Jokowi menjabat presiden tiga periode. (ilustrasi)

Kamis , 31 Mar 2022, 12:38 WIB

PKS: Aspirasi Jokowi Tiga Periode Apdesi adalah Manuver Politik

Presiden Joko Widodo memberikan tanggapan terkait isu di tengah masyarakat yang sedang hangat membahas tiga periode Rabu (30/3/2022).

Rabu , 30 Mar 2022, 20:50 WIB

Tanggapi Isu Tiga Periode, Presiden Jokowi: Semua Pihak Harus Taat Konstitusi

Wacana Penundaan Pemilu Bentuk Pengkhianatan Reformasi

REPUBLIKA.CO.ID, JEMBER -- Pengamat politik Universitas Jember (Unej), Dr Muhammad Iqbal, mengatakan, wacana penundaan Pemilu 2024 dan penambahan masa jabatan presiden tiga periode merupakan bentuk pengkhianatan reformasi total dan melanggar konstitusi. Wacana tersebut sebaiknya dihentikan."Narasi penundaan Pemilu 2024 itu sudah mulai diproduksi oleh para elite politik, dan itu bisa dinyatakan sebagai pengkhianatan terhadap reformasi," kata Iqbal, Jumat (18/3).Menurut dia, penundaan...

Jumat , 18 Mar 2022, 09:06 WIB

GPMI Kritik Usulan Jabatan Presiden Diperpanjang Saat Ekonomi Rakyat Sedang Sulit

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie mengatakan, penundaan pemilu menimbulkan ancaman demokrasi tak hanya dalam praktik perpanjangan masa jabatan, tetapi penyelenggaraan Pemilu tanpa adanya regenerasi pemimpin.

Rabu , 16 Mar 2022, 16:18 WIB

Jimly: Banyak Negara Berdarah-darah Menerapkan Tiga Periode

Sabtu , 12 Mar 2022, 20:40 WIB

Mengedit Perpanjangan Jabatan, Mengedit Konstitusi

Sabtu , 05 Mar 2022, 12:58 WIB

Denny JA: Penundaan Pemilu akan Membuat Rakyat Melawan

Sabtu , 05 Mar 2022, 08:43 WIB

Infografis Para Pendukung Penundaan Pemilu 2024

Selasa , 01 Mar 2022, 09:54 WIB

Soal Perpanjangan Masa Jabatan Presiden, Ini Kata Stafsus Mensesneg

Ilustrasi pemilihan umum. Wacana penundaan pelaksanaan Pemilu 2024 yang digulirkan justru tidak menguntungkan bagi Indonesia.

Senin , 28 Feb 2022, 10:29 WIB

DPD Respons Pernyataan Ketua Umum PBNU Soal Penundaan Pemilu

Direktur Eksekutif Indopol Survey, Ratno Sulistiyanto memaparkan hasil survei mereka, Ahad (27/2/2022).

Ahad , 27 Feb 2022, 17:02 WIB

Capres Parpol tak Laku, Isu Perpanjangan Jabatan Presiden Digulirkan

Jumat , 25 Feb 2022, 13:20 WIB

Waketum Golkar: Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Harus Libatkan Semua Parpol

Kamis , 24 Feb 2022, 23:13 WIB

Menjawab Dahlan Iskan

Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi mengungkapkan dalam survei terbaru yang dilakukan Indikator pada Desmeber 2021, diketahui jumlah orang yang setuju penambahan masa jabatan presiden mengalami penambahan.

Selasa , 11 Jan 2022, 17:45 WIB

Orang yang Setuju Jabatan Presiden Tiga Periode Meningkat

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia pada Senin (10/1/2022) mengungkapkan keinginan pelaku usaha agar pemilu 2024 diundur dan memperpanjang masa jabatan Presiden Jokowi.

Selasa , 11 Jan 2022, 17:13 WIB

Ketika Moeldoko Hingga Puan Kompak Tanyakan Alasan Bahlil Soal Pemilu 2024 Diundur

Presiden Joko Widodo meresmikan pembukaan perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2022 di Jakarta, Senin (3/1/2022). Menurut Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia kalangan pengusaha menginginkan pemerintahan Jokowi sampai 2027.

Senin , 10 Jan 2022, 18:41 WIB

Pengusaha Via Bahlil Ingin Jokowi Sampai 2027, Menurut UUD Inkonstitusional

Senin , 13 Sep 2021, 10:36 WIB

Jabatan Presiden 3 Periode, Sangat Mungkinkah?

Azyumardi Azra mengatakan, rencana amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 terbatas seperti membuka kotak pandora.

Senin , 23 Aug 2021, 18:36 WIB

Amendemen UUD tak Terbatas tak Sehat Bagi Demokrasi

Ketua MPR Bambang Soesatyo kembali menyinggung soal rencana perubahan UUD 1945 secara terbatas di acara peringatan Hari Konstitusi sekaligus perayaan HUT MPR RI ke-76, Rabu (18/8).

Kamis , 19 Aug 2021, 14:21 WIB

Amendemen UUD 1945 yang Seperti Membuka Kotak Pandora

Deputi Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati, mengatakan tidak relevan menjadikan darurat Covid-19 sebagai alasan memperpanjang masa jabatan Presiden.

Covid tak Relevan Jadi Alasan Perpanjangan Jabatan Presiden

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Khoirunnisa Nur Agustyati, menilai isu perpanjangan masa jabatan presiden dengan alasan Covid-19 dinilai tidak relevan. Sebab menurutnya Presiden Joko Widodo saat ini masih memiliki waktu tiga tahun lagi untuk menyelesaikan Covid-19 di Tanah Air."Kalau sekarang ini 2021 masa jabatan selesai seharusnya di 2024, ditambah lagi tiga tahun lagi gitu....

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Dr H M Hidayat Nur Wahid, MA

Rabu , 23 Jun 2021, 05:47 WIB