#perpres-investasi-miras

Investasi minuman keras (miras) berpeluang masuk ke semua provinsi (ilustrasi)

Senin , 01 Mar 2021, 20:49 WIB

Pengamat: Perizinan Investasi Miras Kebijakan Kurang Tepat

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat sosial dari Universitas Nasional, Nia Elvina menanggapi Peraturan Presiden (Perpres) soal perizinan investasi minuman keras (Miras) di empat provinsi di Indonesia yaitu Bali, Nusa Tenggara...

Senin , 01 Mar 2021, 20:32 WIB

Waketum MUI Minta Perpres Miras Dicabut

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas mengaku heran dengan peraturan presiden (perpres) tentang perizinan investasi minuman keras (miras). Menurutnya, kebijakan tersebut hanya merugikan masyarakat dan menguntungkan para pengusaha. Ia ingin perpres tersebut harus dicabut. "Ya MUI keberatan dengan kebijakan tersebut. Tugas negara dan pemerintah melindungi masyarakat. Nah, kok ini membuat masyarakat sakit. Miras itu bisa...

Senin , 01 Mar 2021, 19:53 WIB

PWNU Jatim Harap Ma’ruf Ingatkan Jokowi Soal Perpres Miras

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum PWNU Jawa Timur (Jatim)...

Senin , 01 Mar 2021, 19:23 WIB

Miras Bakal Beredar Hingga Kaki Lima

REPUBLIKA.CO.ID, Miras Bisa di Semua Provinsi dan hingga Kaki...

Senin , 01 Mar 2021, 17:19 WIB

Investasi Miras, Majelis Konghucu: Miras Bawa Ekses Negatif

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Keputusan Pemerintah membuka izin investasi minuman keras...

Sejumlah pimpinan MUI telah berpendapat sikapi miras secara pribadi. Gedung MUI

Senin , 01 Mar 2021, 16:49 WIB

MUI Rilis Sikap Resmi Perpres Investasi Miras Besok

Senin , 01 Mar 2021, 16:31 WIB

Pandangan Pendiri NU KH Hasyim Asyari Soal Miras

Ribuan minuman keras (miras) berbagai jenis disiapkan saat akan dimusnahkan di Lapangan Pendopo Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, Selasa (2/2). Pemerintah mengesahkan Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang mengizinkan investasi minuman keras.

Senin , 01 Mar 2021, 14:26 WIB

Dampak Investasi Miras Dinilai Kecil pada Perekonomian

Pemerintah resmi membuka keran investasi miras dengan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

Senin , 01 Mar 2021, 14:06 WIB

Investasi Miras, Ekonom: Hanya untuk Wilayah Wisata

Sejumlah petugas kepolisian merapihkan barang bukti minuman keras di Polres Jakarta Selatan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (11/4).

Senin , 01 Mar 2021, 12:55 WIB

Laknat Allah Atas Peminum Miras dan Penjualnya

Polres Malang Kota (Makota) bersama Walikota Malang dan Ketua DPRD merilis penyitaan 1.280 minuman keras (miras) di Mapolresta Malang, Kamis sore (19/9).

Senin , 01 Mar 2021, 12:47 WIB

Khamar Lokomotif Kejahatan

Senin , 01 Mar 2021, 12:36 WIB

PKB Tolak Legalisasi Minuman Keras

Perpres tentang legalisasi investasi miras dinilai menciderai Pancasila. Foto minuman keras (ilustrasi)

Senin , 01 Mar 2021, 11:06 WIB

Pemerintah Dinilai Menciderai Pancasila dan UUD 1945

Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (Sekjen PKS) Aboe Bakar Alhabsy

Senin , 01 Mar 2021, 10:47 WIB

Buka Rakernas, PKS Tegaskan Tolak Perpres Investasi Miras

Senin , 01 Mar 2021, 10:44 WIB

MUI: Perbaikan Akhlak Makin Berat Bila Miras Diberi Ruang

Ekonom Indef Dradjad Wibowo menyebut investasi miras justru akan memberi beban ekonomi ke negara, tidak kurang dari Rp.256 triliun. Foto Dradjad Wibowo (ilustrasi)

Senin , 01 Mar 2021, 09:02 WIB

Investasi Miras Justru Bebani Ekonomi Rp 256 Triliun

Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani

Senin , 01 Mar 2021, 08:38 WIB

PPP: Kebijakan Membuka Investasi Miras Kebablasan

Tolak Perpres 10/2021, Gus Jazil: Kita Bukan Bangsa Pemabuk

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid menjadi salah satu pihak yang menolak Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Perpres itu mengatur bahwa bidang usaha industri minuman keras (miras) mengandung alkohol, alkohol anggur, dan malt terbuka untuk penanaman modal baru di Provinsi Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan Papua dengan memperhatikan...