#revisi-uu-pilkada

Rabu , 27 May 2015, 19:24 WIB

Revisi UU Pilkada, Baleg: Politik itu Dinamis

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Revisi terbatas Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sudah diusulkan oleh 26 anggota DPR RI. Namun, dinamika antar fraksi di Internal DPR RI diprediksi akan membuat realisasi revisi...

Sekretaris fraksi PAN, Yandri Susanto (kanan), Direktur Center for Budget Analysis Uchok Sky Khadafi (kedua kanan), Ketua Panitia Perancang Undang-Undang DPD Gede Pasek Suardika (kedua kiri) menjadi pembicara dalam dialektika demokrasi di Kompleks Parleme

Rabu , 27 May 2015, 16:55 WIB

PAN Pesimistis Revisi UU Pilkada Masa Sidang IV

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Amanat Nasional (PAN) pesimistis revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dapat dilakukan di masa sidang IV. Sebab, di internal fraksi-fraksi di DPR sendiri belum kompak terhadap usulan pengajuan revisi UU Pilkada ini. Sekretaris Fraksi PAN, Yandri Susanto mengatakan saat ini ada 5 fraksi yang diprediksi mendorong revisi UU Pilkada ini terealisasi, yaitu Golkar, Gerindra, PKS,...

Rabu , 27 May 2015, 16:19 WIB

Revisi UU Pilkada Tidak Masuk Agenda Paripurna

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Inisiator revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah...

Selasa , 26 May 2015, 23:47 WIB

Partai Demokrat Tolak Revisi UU Pilkada

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Fraksi Partai Demokrat di DPR...

Selasa , 26 May 2015, 16:14 WIB

Nasib Revisi UU Pilkada Masih Panjang

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Anggota komisi II DPR sudah mengusulkan...

Senin , 25 May 2015, 19:40 WIB

Komisi II Serahkan Usulan Revisi UU Pilkada

Ahad , 24 May 2015, 11:52 WIB

Mendagri akan Kaji Usulan Inpres Pilkada

Jumat , 22 May 2015, 22:10 WIB

'KPU Jangan Terombang-ambing Dampak Sengketa Partai'

Petugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Menteng menyiapkan kotak-kotak suara Pilkada DKI Jakarta 2012-2017 di Kantor Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (19/6). (Aditya Pradana Putra/Republika)

Jumat , 22 May 2015, 21:33 WIB

Wacana Revisi UU Pilkada akan Timbulkan Ketidakpastian Hukum

Pekerja mengikuti simulasi pemungutan dan penghitungan suara TPS dalam pemilihan kepada daerah (Pilkada) serentak, di Gedung Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, Selasa (7/4).

Jumat , 22 May 2015, 21:31 WIB

Keputusan Revisi Terbatas UU Pilkada di Tangan Presiden

Jumat , 22 May 2015, 20:02 WIB

Revisi UU Pilkada Berdampak pada Capaian Prolegnas

Wakil Ketua Komisi IV DPR-RI, Firman Subagyo

Jumat , 22 May 2015, 17:27 WIB

Revisi UU Pilkada akan Masuk Prioritas Baleg

Jumat , 22 May 2015, 16:29 WIB

Revisi UU Pilkada tak Ganggu RUU Lain

Jumat , 22 May 2015, 03:31 WIB

Pengamat: Politisi Berebut Kuasa, Kok Kita yang Ribut?

Rabu , 20 May 2015, 19:55 WIB

Sah! UU Pilkada Direvisi

Ketua Komisi II DPR RI Rambe Kamarulzaman (tengah), dalam diskusi forum legislasi di DPR RI, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/5). (Republika/Agung Supriyanto)

Rabu , 20 May 2015, 15:54 WIB

Golkar dan PPP Absen, 25 Juta Suara Pilkada Terancam Hilang

Rabu , 20 May 2015, 07:35 WIB

DPR: Kalau tak Ada Revisi UU Pilkada, Harus Ada Opsi Lain

Fahri: Rapat Konsultasi DPR-Presiden Bisa Berkembang ke Isu Lain

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan rapat konsultasi Pimpinan DPR dengan Presiden Jokowi, terkait dengan masalah Pilkada 2015, adalah lanjutan dari pertemuan Pimpinan DPR dengan Mendagri. "Seperti diketahui DPR khususnya Komisi II DPR sangat berkepentingan untuk memberikan dasar hukum yang lebih pasti bagi pilkada serempak tahap 1, yang akan melibatkan 286 daerah," kata Fahri dalam siaran...

Jumat , 15 May 2015, 17:11 WIB

Golkar Makin Bergejolak Jika Salah Satu Kubu Ikut Pilkada

Ketua DPP bidang Hukum Partai Golkar kubu Agung Laksono, Lauren Siburian usai menyerahkan susunan pengurus Partai Golkar periode 2015-2016 di Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta Selatan, Selasa (17/3). (Republika/Wihdan)

Jumat , 15 May 2015, 16:11 WIB

Golkar Munas Ancol Bersiap Uji Materi PKPU Pilkada

Jumat , 15 May 2015, 15:13 WIB

Jika Kalah, Kubu Agung Mantap Naik Banding

Jumat , 15 May 2015, 14:54 WIB

Revisi UU Pilkada Buat tidak Ada Kepastian Hukum

Kamis , 14 May 2015, 23:50 WIB

KPU: Jika Revisi UU Lambat, Pengaturan Berlaku di Pilkada Selanjutnya

Ketua Umum PP versi Muktamar Surabaya Muhammad Romahurmuziy menghadiri Musyawarah Wilayah VII PPP di Medan, Sabtu (25/4).

Kamis , 14 May 2015, 19:25 WIB

PPP Kubu Romi: Masyarakat Harus Kawal Revisi UU Pilkada

Pengurus Partai Golkar versi Munas Riau 2009, Sekjen Idrus Marham (tengah) memberikan keterangan pers usai pertemuan dengan anggota KPU di Jakarta, Senin (2/3). (Republika/Agung Supriyanto)

Rabu , 13 May 2015, 21:46 WIB

KPU Mengimbau Pemda Segera Cairkan Dana Pilkada

Rabu , 13 May 2015, 19:38 WIB

DPR Sarankan Revisi UU Pilkada Libatkan Mahkamah Agung

Wakil Ketua DPR, Taufik Kurniawan (Republika/Agung Supriyanto)

Rabu , 13 May 2015, 12:40 WIB

Bahas Golkar dan PPP, DPR akan Konsultasi dengan Presiden

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik (kiri) mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/4).(Republika/Agung Supriyanto).

Senin , 11 May 2015, 23:38 WIB

KPU: Pengunduran Jadwal Pencalonan Sulit Dilakukan

Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon (kanan).

Senin , 11 May 2015, 23:08 WIB

DPR: Revisi UU Pilkada Jalan Terus

Senin , 11 May 2015, 19:57 WIB

Soal Revisi UU Pilkada, Mendagri: Kami Harus Konsultasi ke Presiden

Senin , 11 May 2015, 16:32 WIB

Ini Tiga Alasan PPP Tolak Revisi UU Pilkada

Senin , 11 May 2015, 15:16 WIB

DPR: Revisi UU Pilkada Bisa Selesai dalam Satu Masa Sidang

Sabtu , 09 May 2015, 20:46 WIB

Pengamat: Revisi UU Pilkada Masuk Akal

Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada)

Sabtu , 09 May 2015, 20:41 WIB

Pengamat: Revisi Terbatas UU Belum Diperlukan

Revisi UU Harus Dilakukan Secara Terbuka

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Revisi Undang-undang (UU) mesti dilakukan secara terbuka dan melibatkan aspirasi publik. Pengamat Hukum Tata Negara dari Universitas Parahyangan, Asep Warlan Yusuf, mengatakan masyarakat dan pihak-pihak terkait mesti dilibatkan saat akan merevisi UU. Selain sebagai sosialisasi, keterlibatan masyarakat juga penting untuk berkonsultasi.“Ada cara pasif dan cara aktif yang bisa dilakukan DPR. Secara pasif, DPR bisa menantikan aspirasi...

Sabtu , 09 May 2015, 19:27 WIB