#sidang-mkd

Direktur Pukat UGM Zainal Arifin Muchtar

Kamis , 10 Dec 2015, 16:04 WIB

Pukat UGM: Akhir Kasus Setya Novanto Makin tak Jelas

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pusat Studi Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (PUKAT UGM) mempertanyakan akhir kasus etik Ketua DPR Setya Novanto dalam perpanjangan kontrak Freeport. Direktur PUKAT UGM, Zainal Arifin Mochtar...

Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan (kiri) berjabat tangan dengan Menteri ESDM Sudirman Said.

Kamis , 10 Dec 2015, 14:45 WIB

Kasus Setya Novanto, PAN: MKD Perlu Panggil Luhut

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Fraksi PAN DPR RI, Yandri Susanto menilia Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR perlu memanggil Menteri Politik Hukum dan HAM Luhut Binsar Pandjaitan, agar kasus dugaan permintaan saham PT Freeport semakin jelas. "Ya perlu (MKD memanggil Luhut), beliau juga sudah menyatakan siap," katanya di DPR RI, Jakarta, Kamis (10/12). Yandri mengatakan, MKD harus memanggil semua pihak yang disebut...

Kamis , 10 Dec 2015, 14:28 WIB

Pukat UGM: MKD Bertele-tele Tapi Hasil Etik Setnov tidak Jelas

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Belum jelasnya hasil sidang Mahkamah Kehormatan...

Kamis , 10 Dec 2015, 14:20 WIB

Junimart: Pemanggilan Luhut Harus Dirapatkan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menko Polhukam, Luhut Binsar Panjaitan menyatakan diri...

Kamis , 10 Dec 2015, 14:11 WIB

MKD Belum Tentukan Panggil Riza Chalid

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) akan segera merapatkan...

Kamis , 10 Dec 2015, 13:39 WIB

DPR: Pansus Freeport akan Digelar Mulai Januari

Kamis , 10 Dec 2015, 13:29 WIB

Laporkan Sudirman Said, Novanto Diduga Cari Celah Pembelaan

Ketua DPR Setya Novanto usai mengikuti Sidang perkara dugaan pelanggaran kode etik Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) secara tertutup di Kompleks Parlemen, Senanyan, Jakarta, Senin (7/12). (Republika/Rakhmawaty La'lang)

Kamis , 10 Dec 2015, 13:14 WIB

Setya Novanto Diduga Cari Celah Pembelaan

Menteri Koordinator (Menko) Politik, Hukum dan HAM (Polhukam) Luhut Binsar Panjaitan(kanan) berbincang bersama Kapolri Kenderal Pol Badrodin Haiti (kiri)saat melakukan telekonferensi vidio dengan jajaran Polda yang mengamankan pelaksanaan pemilihan kepala

Rabu , 09 Dec 2015, 19:37 WIB

Jika tak Diperiksa MKD, Luhut Buka-bukaan di Jumpa Pers

Menteri ESDM Sudirman Said memberikan keterangan pers usai melaporkan anggota DPR yang mencatut nama Presiden dan Wapres terkait perpanjangan kontrak PT Freeport ke MKD di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (16/11). (Republika/Rakhmawaty La'lang)

Rabu , 09 Dec 2015, 19:08 WIB

Polisi: Riza Chalid Hanya Bisa Dijemput Paksa Jika Sudah Tersangka

Rabu , 09 Dec 2015, 18:20 WIB

Sidang MKD Masih Belum Ada Hasil

Rabu , 09 Dec 2015, 17:06 WIB

Kubu Ancol Minta Setnov Dipecat dari Golkar

Rabu , 09 Dec 2015, 15:17 WIB

Setya Novanto Laporkan Sudirman Said ke Bareskrim

Rabu , 09 Dec 2015, 06:45 WIB

Pengacara Sebut Setya Novanto tidak Ingin Terlibat Adu Domba

Selasa , 08 Dec 2015, 20:56 WIB

Kader PDIP Blak-blakan Soal Sosok Misterius Riza Chalid

Selasa , 08 Dec 2015, 20:13 WIB

Soal Pemanggilan Riza Chalid, MKD DPR Terbelah

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin

Selasa , 08 Dec 2015, 19:47 WIB

'Apa Bedanya Rekaman CCTV di Mal dengan Rekaman Dirut Freeport'

Kapolri: Belum Ada Perintah Presiden Cari Riza Chalid

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kapolri Jenderal Badrodin Haiti mengaku telah mengetahui keberadaan pengusaha Riza Chalid. Ia mengungkapan Riza sudah berada di luar negeri, sejak tiga hari lalu.Riza merupakan salah satu saksi kunci dalam kasus dugaan pencatutan nama presiden dan Wapres, yang diduga dilakukan oleh Ketua DPR Setya Novanto, terkait perpanjangan kontrak PT Freeport. Meski Riza mangkir dari panggilan sidang MKD,...

Selasa , 08 Dec 2015, 18:53 WIB

Soal Riza Chalid, Luhut: Emang Gue Pikirin

Selasa , 08 Dec 2015, 18:18 WIB

Menkumham Benarkan Riza Chalid tak di Indonesia

Selasa , 08 Dec 2015, 17:40 WIB

Setya Novanto Hormati Langkah Kejakgung Tangani Kasus Rekaman

Selasa , 08 Dec 2015, 17:26 WIB

Polri Tunggu Permintaan MKD

Selasa , 08 Dec 2015, 17:03 WIB

Setya Novanto tidak Ingin Terjebak Politik Adu Domba

Selasa , 08 Dec 2015, 16:40 WIB

Polri Tunggu Permintaan MKD Panggil Riza Chalid

Selasa , 08 Dec 2015, 16:40 WIB

Cari Riza Chalid, Kejagung Minta Bantuan Intelijen

Ketua MKD Surahman Hidayat (kedua kiri), bersama Wakil Ketua MKD Sufmi Dasco Ahmad (kanan) dan Junimart Girsang (kanan), usai pengesahan pimpinan baru MKD Kahar Muzakir (kiri) menggantikan Wakil Ketua MKD Hardisoesilo di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta,

Selasa , 08 Dec 2015, 16:19 WIB

'Publik Pesimistis dan Gemas dengan Kinerja MKD DPR'

Arsul Sani menjadi pembicara dalam diskusi forum legislasi RUU minuman beralkohol di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (28/4).(Republika/Agung Supriyanto)

Selasa , 08 Dec 2015, 16:02 WIB

Jokowi akan Lapor Polisi, PPP: Presiden Kecewa MKD

Selasa , 08 Dec 2015, 15:51 WIB

MKD Dinilai tak Bisa Lagi Diharapkan Buka Skandal Freeport

Menteri ESDM Sudirman Said memenuhi panggilan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) di Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (7/12). (Republika/Yasin Habibi)

Selasa , 08 Dec 2015, 15:37 WIB

Sudirman Said Sindir Sidang MKD untuk Setya Novanto

Selasa , 08 Dec 2015, 15:27 WIB

Fraksi PPP Buat Mosi tidak Percaya untuk Setya Novanto

Selasa , 08 Dec 2015, 15:20 WIB

Kejagung Kembali Periksa Bos PT Freeport

Suasana sidang perkara Setya Novanto di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (2/12).

Selasa , 08 Dec 2015, 15:07 WIB

Pengamat: MKD Sudah 'Masuk Angin'

Selasa , 08 Dec 2015, 14:57 WIB

MPR: Bangsa yang Besar tak Dijajah Secara Ekonomi

Selasa , 08 Dec 2015, 13:19 WIB

'Ada Ketidakadilan Dalam Proses Pengungkapan Skandal Freeport'

Sidang Tertutup Dinilai Sebagai Kamuflase MKD

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Setara Institute, Hendardi mengatakan sidang tertutup atas Ketua DPR Setya Novanto menunjukkan ketidakadilan proses dalam skandal negosiasi PT Freeport Indonesia. Sidang yang dilaksanakan secara tertutup dengan alasan teknis pimpinan sidang dan mekanisme pengambilan keputusan dinilai hanya kamuflase Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD)."Mereka menghindar dari kecaman publik dan hukuman politik," katanya, Senin (/12) malam.Yang pasti, kata Hendardi,...

Selasa , 08 Dec 2015, 07:21 WIB