#uu-ketenagakerjaan

Buruh melakukan unjuk rasa di depan kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025). Ribuan pengunjuk rasa dari sejumlah serikat buruh meyampaikan sejumlah tuntutan yaitu salah satunya pengesahan Undang-Undang Ketenagakerjaan baru sesuai perintah Mahkamah Konstitusi yang melindungi hak buruh dan mendukung Presiden Prabowo Subianto dalam kebijakan pro rakyat.

Kamis , 06 Feb 2025, 20:00 WIB

In Picture: Buruh Geruduk Gedung DPR, Minta UU Ketenagakerjaan Baru Segera Disahkan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Buruh melakukan unjuk rasa di depan kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025). Ribuan pengunjuk rasa dari sejumlah serikat buruh meyampaikan sejumlah tuntutan yaitu salah satunya pengesahan Undang-Undang...

Ahad , 04 Oct 2020, 17:28 WIB

Risma Siap Fasilitasi Aspirasi Pekerja dan Buruh

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menyatakan, siap memfasilitasi aspirasi para pekerja dan buruh ke pemerintah pusat. Pernyataan ini diungkapkan saat menerima audiensi perwakilan dari Serikat Pekerja dan Serikat Buruh (SPSB) Surabaya, Ahad (4/10). Perwakilan dari SPSB ini menemui Wali Kota Risma untuk menyampaikan aspirasinya agar dapat diteruskan ke pemerintah pusat. Salah satu aspirasi yang mereka sampaikan itu terkait...

Kamis , 01 Oct 2020, 21:27 WIB

Pemerintah: RUU Beri Hak Sama Pekerja Kontrak dan Tetap

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah mengklaim pekerja kontrak atau perjanjian...

Jumat , 25 Sep 2020, 17:45 WIB

KSPI: RUU Cipta Kerja tak Boleh Ubah UU Ketenagakerjaan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) tetap...

Kamis , 17 Sep 2020, 07:15 WIB

Batas Usia Pensiun Pekerja Digugat ke MK

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Serikat Pekerja PT PLN (Persero) mengajukan permohonan...

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah menghadiri pelatihan Sosialisasi Literasi Keuangan Pekerja Migran Indonesia di Jakarta, Sabtu, (30/11).

Kamis , 20 Feb 2020, 18:35 WIB

Menaker Soroti Peraturan Ketenagakerjaan yang Kaku

Massa melakukan aksi memperingati Hari Buruh Migran Internasional, di depan Kementerian Ketenagakerjaan, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (18/12/2019).

Senin , 13 Jan 2020, 07:32 WIB

Pelemahan Posisi Buruh dengan Mendompleng Omnibus Law

Ahad , 29 Sep 2019, 04:48 WIB

Tesla Langgar Hukum Ketenagakerjaan di AS

Kamis , 05 Sep 2019, 09:31 WIB

Didemo Buruh, Ketua DPRD Karanganyar Kritik UU Tenaga Kerja

Senin , 26 Aug 2019, 00:07 WIB

Pemkab Bekasi Tolak Revisi Undang-undang Ketenagakerjaan

Buruh di Jabar menolak rencana revisi UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Mereka menilai, banyak pasal yang merugikan kaum buruh.

Senin , 15 Jul 2019, 18:41 WIB

Dinilai Merugikan, Buruh Jabar Tolak Revisi UU No 13

Aksi wartawan dan karyawan eks Koran Sindo Palembang di halaman parkir gedung DPRD Sumatera Selatan, Rabu (5/7), setelah sebelumnya gagal melaksanakan perundingan bipartit dengan perwakilan PT Media Nusantara Informasi (MNI) yang tidak hadir.

Kamis , 13 Jul 2017, 18:21 WIB

Karyawan Koran Sindo yang Dipecat Tempuh Upaya Tripartit

Jumat , 07 Jul 2017, 19:35 WIB

Puluhan Pengacara Dampingi Karyawan Koran Sindo yang Dipecat

Pekerja memproduksi sepatu dan sandal kulit di bengkel rumahan Sentra Kerajinan Kulit Tanggulangin, Sidoarjo, Jawa Timur, Jumat (11/7).(Republika/ Yasin Habibi).

Jumat , 25 Nov 2016, 20:14 WIB

Sistem Kerja Rumahan Rawan Melanggar UU Ketenagakerjaan

Sejumlah mahasiswa membentuk formasi tulisan MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) di Lapangan Politeknik Universitas Surabaya (Ubaya), Surabaya, Jawa Timur, Jumat (18/12).

Rabu , 06 Jan 2016, 07:41 WIB

Pelanggaran UU Ketenagakerjaan Rawan Terjadi di MEA

Kamis , 27 Feb 2014, 16:20 WIB

Bos Maspion Gugat UU Ketenagakerjaan ke MK

Kamis , 28 Nov 2013, 16:53 WIB

UU Ketenagakerjaan Dinilai Multitafsir, Apindo Ajukan Uji Materi

Sejumlah pekerja mengantri saat pembagian Tunjangan Hari Raya/THR. (ilustrasi)

Terkait THR, UU Ketenagakerjaan Harus Direvisi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans), Dita Indah Sari, mengatakan sebenarnya perusahaan yang tidak memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) perlu diberi sanksi. Banyak aturan yang memberikan sanksi, namun seringkali tidak dijalankan. Apalagi, katanya UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tak memberikan sanksi soal pemberian THR. "Namun sayangnya tidak ada dasar hukumnya untuk memberikan...