#uu-pilkada

Ketua DPD Irman Gusman menghadiri putusan uji materi UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UP3) dan UU No. 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU

Senin , 29 Sep 2014, 20:29 WIB

DPD Siap Ajukan Yudisial Review UU Pilkada

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman mengaku kecewa dengan keputusan DPR yang menyatakan kepala daerah dipilih oleh DPRD. Karena itu Irman mengajak ketua dan anggota...

Ketua MK Hamdan Zoelva (tengah) membacakan hasil putusan permohonan UU MD3 di kantor Mahkamah Konstitusi Jakarta, Senin (29/9). (Republika/Tahta Aidilla)

Senin , 29 Sep 2014, 20:16 WIB

Hamdan: Presiden Tidak Minta MK Batalkan UU Pilkada

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva, menegaskan Presiden SBY tidak memintanya untuk membatalkan UU Pilkada. SBY menghubungi Hamdan pada Ahad (28/9) sore. "Tidak ada presiden meminta MK untuk batalkan UU Pilkada," kata Hamdan kepada wartawan di gedung MK, Senin (29/9).Hamdan mengatakan presiden SBY hanya menyampaikan persoalan dinamika pengambilan keputusan di DPR. SBY juga menyampaikan kekecewaan terhadap...

Senin , 29 Sep 2014, 20:00 WIB

Pilkada Tidak Langsung Bangun Kepercayaan Publik

REPUBLIKA.CO.ID, PEKANBARU -- Politisi Partai Amanat Nasional Riau...

Senin , 29 Sep 2014, 19:04 WIB

Kemungkinan UU Pilkada Bisa Tak Berlaku, Denny: Tergantung Kajian

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Hukum dan HAM diminta presiden...

Senin , 29 Sep 2014, 15:06 WIB

Presiden Minta Kemenkumham Kaji Pasal 20 Ayat 2 UUD 1945

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA- Kementerian Hukum dan HAM diminta presiden Susilo Bambang...

Senin , 29 Sep 2014, 15:02 WIB

Katanya Dukung Pilkada Langung, Kenapa tak Walk Out Bersama Kami?

Senin , 29 Sep 2014, 14:53 WIB

Ini Sejarahnya Presiden tak Bisa Lagi Batalkan UU

Ketua MK Hamdan Zoelva memberikan keynote speaker saat simposium yang diadakan oleh KAHMI di Jakarta, Selasa (16/9). ( Republika/ Wihdan)

Senin , 29 Sep 2014, 14:40 WIB

Hamdan: SBY Teken Atau Tidak UU Pilkada Tetap Berlaku

Senin , 29 Sep 2014, 13:39 WIB

Ketua MK: SBY tak Minta MK Batalkan UU Pilkada

Jokowi (Joko Widodo) di Balai Kota, Jakarta, Rabu (3/9). (Republika/ Wihdan)

Senin , 29 Sep 2014, 13:23 WIB

Jokowi: Rakyat Lagi Senang-Senangnya Kok Direbut

Senin , 29 Sep 2014, 12:11 WIB

Aksi WO Bukan Instruksi SBY

Senin , 29 Sep 2014, 11:15 WIB

Cara Pandang Hakim Konstitusi Tentukan Nasib UU Pilkada

Sejumlah aktivis dari Koalisi Kawal RUU Pilkada menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta, Rabu (24/9). (Republika/Wihdan)

Senin , 29 Sep 2014, 11:00 WIB

Jika Terbukti Melanggar Konstitusi, Presiden Boleh Tidak Menyetujui UU Pilkada

Dewan Etik Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) Jahja Umar (kiri), Hamdi Muluk (kanan) saat menggelar konferensi pers sidang dewan Etik Persepi Audit Lembaga-lembaga Survei-survei Anggota Persepi atas Hasil Quick Count Pilpres 2014, Jakarta,

Senin , 29 Sep 2014, 11:00 WIB

Gara - Gara UU Pilkada, Lembaga Survei Banyak Kehilangan Proyek

Senin , 29 Sep 2014, 10:32 WIB

RUU Pilkada Tetap Aktif tanpa Tandatangan Presiden

Senin , 29 Sep 2014, 08:39 WIB

Sujud Syukur Amien Rais; Sujud di Atas Kuburan

Presiden SBY bersama Ibu Negara, Ani Bambang Yudhoyono.

Senin , 29 Sep 2014, 06:22 WIB

RUU Pilkada Bisa Batal Dengan Dekrit Presiden

UU Pilkada Sarat Permainan Elit Politik

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menilai pengesahan Rancangan Undang Undang Pilkada yang mengembalikan pemilihan kepala daerah melalui DPRD diduga merupakan bagian dari skenario elit politik untuk mengejar kekuasan."Keinginan Pilkada langsung hanya ada di kalangan elit, tapi tidak jelas apakah itu membawa kepentingan rakyat," katanya di Jakarta, Ahad (28/9). Menurut dia, sistem pemilihan di DPRD membuat...

Ahad , 28 Sep 2014, 20:17 WIB

MPR Nilai Keinginan SBY Uji Materi UU Pilkada sebagai Hal Aneh

Ahad , 28 Sep 2014, 19:42 WIB

MPR: Tanpa Tanda Tangan SBY UU Pilkada Tetap Sah

Ahad , 28 Sep 2014, 18:43 WIB

SBY Mau Pilkada Langsung atau Tidak Langsung Sih?

Ketua Majelis Sidang yang juga Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie memimpin jalannya sidang sengketa Pilkada Tangerang dengan agenda pembacaan putusan di Jakarta,

Ahad , 28 Sep 2014, 17:59 WIB

Ada Lima UU tak Ditandatangani Presiden, Tapi...

Ahad , 28 Sep 2014, 17:22 WIB

Pemkab Jembrana Potong Anggaran Pilkada

Ahad , 28 Sep 2014, 16:56 WIB

'UU Pilkada Hanya Pentingkan Parpol'

Presiden SBY saat peresmian Museum Hakka di kawasan Anjungan Taman Budaya Tionghoa, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Sabtu (30/8).

Ahad , 28 Sep 2014, 16:53 WIB

Meski SBY tak Tanda Tangan, UU Pilkada Tetap Berjalan

Ahad , 28 Sep 2014, 16:41 WIB

KPU Bisa Dibubarkan

Sebelum akhirnya diputuskan sejumlah partai melakukan lobi terkait RUU Pilkada dalam paripurna DPR, Kamis malam (25/9).

Ahad , 28 Sep 2014, 16:38 WIB

Kalau Pilkada Lewat DPRD, Penyelenggara Pemilu Nganggur

Ahad , 28 Sep 2014, 16:21 WIB

Gara-Gara UU Pilkada, KPUD Hentikan Validasi DPS

Ahad , 28 Sep 2014, 16:05 WIB

UU Pilkada Bingungkan Masyarakat

Ahad , 28 Sep 2014, 16:01 WIB

Pilkada Lewat DPRD Abaikan Kedaulatan Rakyat

Ahad , 28 Sep 2014, 15:58 WIB

Kalau Pilkada Lewat DPRD, Calon Jangan Lupakan Rakyat

Ahad , 28 Sep 2014, 15:56 WIB

Pilkada Lewat DPRD Kehendak Pancasila

Anggota DPR Fraksi PDI P Aria Bima, bersama Anggota DPR Fraksi Partai Demokrat menjelaskan pemaparan mengenai kisruh RUU Pilkada saat diskusi polemik yang bertemakan

Ahad , 28 Sep 2014, 15:55 WIB

Pilkada Langsung Rentan Gesekan

Ahad , 28 Sep 2014, 15:41 WIB

SBY Penentu Utama Pembatalan UU Pilkada

Aktivis yang tergabung dalam Koalisi Kawal RUU Pilkada melakukan aksi tolak RUU Pilkada di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Ahad (14/9). (Republika/ Tahta Aidilla)

Pemilihan RT Lebih Demokratis dari Pilkada Lewat DPRD

REPUBLIKA.CO.ID, BOJONEGORO -- Panitia Pemilihan Ketua RT 04 Kelurahan Mojokampung, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, menyatakan pemilihan Ketua RT 04 dengan cara coblosan yang diikuti seluruh warga merupakan sindiran atas pelaksanaan pilkada tak langsung. "Pemilihan Ketua RT di tempat kami ini dilaksanakan dengan cara coblosan mirip pemilu, selain agar bisa demokratis juga untuk sindiran atas pengesahan...

Ahad , 28 Sep 2014, 15:25 WIB