REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di Puri Cikeas, Bogor, Kamis (27/7) malam. Salah satu yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah soal ambang batas pengajuan calon presiden (presidential threshold), yang disahkan dalam UU Pemilu baru.
Usai bertemu SBY, Prabowo menekankan, Gerindra dan Demokrat berpandangan saat ini telah terjadi cara-cara yang tidak sehat atau menyakiti kemampuan berpikir rakyat Indonesia yang mencemaskan.
"Terlihat sikap Demokrat, Gerindra, PAN, PKS itu satu dalam masalah UU Pemilu yang baru saja disahkan," ujar Prabowo.
Prabowo menekankan Gerindra tidak ikut bertanggung jawab atas UU Pemilu tersebut.
"Karena kita tidak mau ditertawakan sejarah. Kekuasaan silakan mau berkuasa 5,10, 50 tahun, tapi diujungnya sejarah menilai. Gerindra tidak mau ikut hal yang melawan logika. Presidential Threshold 20 persen lelucon politik yang menipu rakyat, saya tidak mau terlibat," kata Prabowo.
Menurut Prabowo, lahir dari kecemasan tersebut, Gerindra dan Demokrat khawatir demokrasi akan rusak.
"Karena itu sesuai apa yang disampaikan bapak SBY, kita wajib mengawal, mengingatkan, mengimbau. Demokrasi butuh semangat patuh pada logika, semangat patuh pada 'rules of the game' dan harus adil dan tidak memaksakan kehendak dengan segala cara," kata Prabowo.
Prabowo sependapat dengan SBY, bahwa setiap kekuasan harus diimbangi dan diawasi. "Mudah-mudahan kita bisa melakukan ini terus. Siapapun undang kami, kami siap melakukan dialog dan bertukar pandangan," jelas Prabowo.
