REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri menginstruksikan para kadernya untuk tidak memberikan pernyataan terkait pemilihan presiden (pilpres). Hal tersebut tertuang dalam surat bernomor 3134/IN/DPP/VIII/2021 tertanggal 11 Agustus 2021.
Surat tersebut ditujukan kepada DPP PDIP, anggota fraksi PDIP DPR, DPD dan DPC PDIP, dan anggota fraksi PDIP DPRD. Serta kepada para kepala daerah/wakil kepala daerah yang merupakan kader partai berlambang banteng tersebut.
"Agar semua kader berdisiplin untuk tidak memberikan tanggapan terkait calon presiden dan calon wakil presiden, pelanggaran atas ketentuan ini akan diberikan sanksi disiplin partai," bunyi surat yang ditandatangani Megawati dan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto.
PDIP, tertulis dalam surat tersebut, memprioritaskan untuk membantu penanganan Covid-19 dan rakyat yang terdampak. Pasalnya, peningkatan jumlah pasien Covid-19 di Indonesia sangatlah serius.
"Sudah menjadi tugas kita bersama agar seluruh anggota dan kader partai untuk bahu-membahu, bergotong royong membantu rakyat," tertulis dalam surat tersebut.
Hasto sendiri membenarkan surat instruksi tersebut, yang meminta kader PDIP tak memberikan pernyataan dan tanggapan terkait pilpres. Pasalnya, ihwal penunjukkan seorang calon pemimpin bukan semata keputusan partai.
Selain itu, pemilihan seorang calon pemimpin merupakan kehendak rakyat. Serta campur tangan Tuhan dan mekanisme partai.
"Untuk menjadi pemimpin di republik ini betul-betul muncul sebagai kehendak rakyat, ada campur tangan dari Tuhan yang Maha Kuasa, dan mekanisme partai," ujar Hasto usai pertemuan dengan pengurus DPP Partai Gerindra, Selasa (24/8).
Ia juga menegaskan bahwa keputusan apapun yang terkait pencapresan merupakan kewenangan sang ketua umum, Megawati Soekarnoputri. Hal tersebut sesuai dengan mekanisme dan hasil kongres PDIP.
"Mekanisme partai kita dari PDIP, Kongres mengamanatkan oleh Ibu Ketum untuk memutuskan siapa capres dan cawapres yang akan datang. Dan kehendak rakyat itu sebagai panduan terbaik," ujar Hasto.
