REPUBLIKA.CO.ID, MANADO -- Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut) memanfaatkan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk membangun infrastruktur jalan guna menekan inflasi.

"Kami membangun jalan terutama untuk membuka akses ke pusat-pusat ekonomi di daerah termasuk pusat produksi," kataKepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulut Jenny Karouw, di Manado, Senin (25/10).

Dia optimistis terbukanya akses-akses pusat ekonomi akan memperlancar arus barang dan jasa sehingga berdampak pada turunnya inflasi. Karouw membandingkan data statistik inflasi Sulut yang diwakili Kota Manado dan Kota Kotamobagu. Bila di Kota Manado mengalami inflasi, tidak demikian dengan Kota Kotamobagu karena di daerah tersebut mengalami deflasi, begitu juga sebaliknya.

"Jadi ada data-data angka yang kontradiktif. Kondisi ini menggambarkan ada masalah pada arus barang dan jasa yang tidak lancar," ujarnya pula.

Kondisi ini, kata Karouw, juga bisa menggambarkan di Kota Kotamobagu ketersediaan barang mencukupi, sementara di Kota Manado mungkin relatif terbatas. Bisa juga sebaliknya, di Kota Manado melimpah, sementara di Kota Kotamobagu kosong.

"Itu yang kelihatan (baru di dua kota). Belum lagi kondisi di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Mongondow Utara dan daerah kabupaten kepulauan," ujar dia.

Karena itu, kata dia, Gubernur Sulut Olly Dondokambey melalui dana PEN membuka sentra-sentra produksi di Sulut, salah satunya untuk menekan inflasi. Sulut mendapatkan pinjaman dana PEN sebesar Rp 1,2 triliun dimana sebesar Rp 723 miliar pada 2020 dan Rp 552 miliar pada 2021.