REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Biro Strategis Pimpinan Kementerian Luar Negeri RI Achmad Rizal Purnama mengatakan, kelanjutan upaya damai krisis politik di Myanmar akan dibahas pada KTT Pemimpin ASEAN pada November mendatang. Keputusan ini menyangkut lanjutan dari implemntasi dari lima poin konsensus tentang Myanmar.
Sebelumnya pada pertemuan para menlu negara-negara Asia Tenggara (AMM) ke-55 merangkum komunike bersama tentang Myanmar. Menlu dalam komunike tersebut menegaskan bahwa sedikit sekali kemajuan tentang implementasi lima poin konsesnsus yang disepakati para pemimpin ASEAN.
"Dari hasil komunike bersama, para menlu ASEAN menyampaikan bahwa nanti pada saat KTT, kepala negara ASEAN akan memberi penilaian atas kemajuan implementasi Konsensus Lima Poin untuk kemudian memberi keputusan apa yang akan dilakukan ASEAN selanjutnya," ujar Rizal dalam pengarahan pers kemarin, Kamis (11/8/2022).
Menurut Rizal, rekomendasi para menlu untuk kelanjutan pembahasan isu Myanmar ke tingkat kepala negara sudah sesuai dengan mandat Konsensus Lima Poin. Seperti diketahui, lima poin Konsesnus Myanmar merupakan hasil ASEAN Leaders’ Meeting di Jakarta pada April 2021.
Di sisi lain, utusan khusus (special envoy) ASEAN untuk Myanmar dalam Lima Poin Konsensus juga bakal dibahas lebih lanjut. Saat ini Kamboja sebagai ketua ASEAN memegang posisi sebagai utusan khusus Myanmar.
Namun demikian hingga kini Menlu Kamboja sebagai utusan khusus belum mendapat akses untuk menemui semua pihak yang berkonflik di Myanmar. Sebab militer negara bersukukuh tidak mengizinkannya.
Sementara itu, Indonesia bakal memegang keketuaan ASEAN 2023. Sehingga Indonesia nantinya akan menjadi utusan khusus untuk Myanmar yang akan sangat bergantung kepada hasil pembahasan para pemimpin ASEAN dalam KTT mendatang.
"Hasil itulah yang akan menjadi panduan kita sebagai ketua ASEAN (tahun depan) tentang bagaimana menavigasi atau membantu Myanmar keluar dari krisis politik,” kata Rizal.
