REPUBLIKA.CO.ID, BISHKEK--Kyrgystan menolak setiap upaya keterlibatan negara asing dalam pertiakaian etnis di negaranya. Menurut pemimpin darurat negara itu, Roza Otunbayeva, mereka tidak lagi melihat perlunya sebuah pasukan penjaga perdamaian di tengah kerusuhan etnis itu. Ia menambahkan, referendum konstitusi akan tetap dilakukan pada tanggal 27 Juni.
"Tidak ada kebutuhan untuk pasukan perdamaian PBB," kata Otunbayeva dalam sebuah konferensi pers. "Kami berharap menghadapi situasi ini dengan kekuatan kita sendiri."
Otunbayeva mengatakan bentrokan antar-etnis yang diklaim telah menewaskan 170 orang selama lima hari terakhir di bagian selatan negara Asia Tengah sudah itu semakin berkurang.
Dia menambahkan bahwa referendum nasional direncanakan pada tanggal 27 Juni atas reformasi konstitusi setelah memecat mantan presiden Kurmanbek Bakiyev. "Kami akan berjuang sampai akhir untuk memastikan bahwa referendum berlangsung," tambah dia.
Otunbayeva pada akhir pekan telah mengajukan banding ke Presiden Rusia Dmitry Medvedev untuk mengirim pasukan militer, mengatakan bahwa situasi di bagian selatan negara itu di luar kendali.
Akibat kerusuhan itu, lebih dari 100 ribu orang hidup dalam pengungsian. Sekjen PBB Ban Ki Moon telah mengingatkan akan perhatian dunia juga tertuju pada negeri ini.