REPUBLIKA.CO.ID, TANJUNGPINANG--Pakar politik Zamzami A Karim berpendapat demokrasi pada setahun pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono sudah baik, tetapi belum berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan rata-rata rakyat Indonesia.
"Demokrasi sudah tertata dengan baik, namun produk demokrasi belum bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat," kata Zamzami di Tanjungpinang, Kepulauan Riau (Kepri), Selasa (19/10), menanggapi satu tahun pemerintahan Yudhoyono-Boediono masa kerja 2009-2014.
Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik (Stisipol) Raja Haji Tanjungpinang tersebut mengatakan, "Sebenarnya yang diharapkan adalah kesejahteraan rakyat meningkat seiring dengan berjalannya demokrasi."
Sejak SBY memerintah pada periode 2004-2009, menurut Zamzami demokrasi juga sudah tertata dengan baik, ditandai dengan kebebasan rakyat menyampaikan pendapat, kritik maupun saran terhadap pemerintahan.
"Tidak ada lagi larangan dan hambatan bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik terhadap pemerintah dan kalangan legislatif juga kritis terhadap eksekutif," ujarnya.
Dia juga menyebutkan, masyarakat sudah terlibat langsung dalam berdemokrasi dan mampu mempengaruhi pengambil kebijakan didaerah maupun pusat. "Namun harapan masyarakat adalah meningkatnya kesejahteraan. Indikator perbaikan tingkat kesejahteraan bukan hanya peningkatan pertumbuhan ekonomi, melainkan pengurangan tingkat pengangguran dan jumlah warga masyarakat miskin," tandasnya.