REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA - Selama 30 hari bekerja, Tim Investigasi Suap Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) justru menemukan adanya permainan panitera pengganti untuk menjadi makelar kasus di MK. Terjadi pertemuan untuk memenangkan sebuah perkara di MK.

"Ada informasi dari orang atau pelaku yang menyerahkan uang, membuat rincian testimoni secara detail," ujar Ketua  tim investigasi, Bambang Widjojanto, di gedung MK, Kamis (09/12). Lalu orang tersebut diminta hadir untuk diperiksa oleh tim.

Berdasarkan pemeriksaan, informasi tentang adanya penyerahan uang dalam jumlah tertentu untuk memenangkan kasus, seperti dalam laporan tersebut, benar adanya. Bambang mengatakan, tidak hanya uang saja, tetapi sertifikat tanah yang dijanjikan akan diberikan jika kasusnya menang.

Investigasi juga menemukan bahwa tidak hanya panitera pengganti saja yang terlibat, namun ada keluarga dari salah satu Hakim MK yang disebut-sebut. Akan tetapi, terkait anggota keluarga itu, tim tidak bisa memeriksa lebih lanjut.

"Kami minta kasus ini ditindaklanjuti sesuai prosedur hukum yang berlaku," kata Bambang. Harus dibuktikan bahwa apakah yang dilakukan oleh panitera pengganti itu adalah penyuapan atau pemerasan.

Menanggapi hal tersebut, Ketua MK, Mahfud MD menyebutkan bahwa panitera pengganti itu ternyata telah berjanji akan menolong pihak yang berperkara agar bisa menang di MK. Beberapa kali pertemuan sudah terjadi, setiap kali bertemu uang terus menerus diberikan. "Sampai jumlahnya Rp 58 juta," ujarnya. Tapi tetap saja, panitera pengganti tidak punya akses ke Hakim MK jika terkait perkara yang disidangkan.

Melihat adanya temuan itu, Mahfud akan segera meneruskannya kepada pihak yang berwenang. "Saya masih pertimbangkan apakah ke KPK, kejaksaan, atau kepolisian, katanya. Pihak berwenang ini lebih mempunyai kekuasaan untuk bisa menanyai lebih lanjut pihak-pihak yang terkait. Bahkan jika menolak, penegak hukum ini bisa melakukan pemanggilan paksa.

Ikuti Whatsapp Channel Republika