REPUBLIKA.CO.ID,ABIDJAN--Partai yang dipimpin Alassane Ouattara di Pantai Gading menyeru rakyat di negeri itu melancarkan pemogokan sampai Laurent Gbagbo meletakkan jabatan, demikian laporan media Ahad.
Koalisi partai oposisi Rally of Houphouetists for Democracy and Peace (RHDP) mengeluarkan satu pernyataan yang mendesak rakyat agar mogok mulai Senin, demikian isi beberapa laporan.
Pantai Gading telah terjerumus ke dalam kebuntuan politik sejak pemilihan presiden yang bersejarah dan diselenggarakan pada 28 November. Pemilihan umum itu dimaksudkan untuk mengobati luka akibat perang saudara 2002-03 tapi malah memicu pertumpahan darah baru antara kubu yang bersaing.
Kedua pesaing, Presiden petahana (incumbent) Gbagbo dan pemimpin oposisi Ouattara mengaku sebagai pemenang dan mengambil sumpah diri mereka masing-masing sebagai presiden negeri tersebut. Mereka masing-masing juga membentuk pemerintah.
Gbagbo didukung oleh Mahkamah Konstitusi di negeri itu, sementara Ouatttara mendapat dukungan komisi pemilihan umum. Hasil sementara pemilihan umum memperlihatkan kemenangan Ouattara tapi hasilnya dibatalkan oleh pengadilan yang dipimpin oleh sekutu Gbagbo. "Saya dapat mengkonfirmasi bahwa kami telah menyerukan pemogokan umum di seluruh negeri ini mulai besok," kata jurubicara Ouattara, Patrick Achi, Ahad.
Tindakan tersebut menambah tekanan terhadap Gbabgo untuk meletakkan jabatan, setelah pemungutan suara 28 November. PBB, Uni Eropa, Amerika Serikat, Uni Afrika dan blok regional Afrika barat --EOCWAS-- sudah menyatakan Ouattara sebagai pemenang. ECOWAS telah mengancam akan menggunakan kekuatan jika Gbagbo tak mundur.
Tiga presiden Afrika Barat dijadwalkan terbang Selasa ke Pantai Gading untuk menyampaikan ultimatum badan regional itu. Dalam wawancara dengan harian Prancis, Le Figaro, Ahad, Gbagbo mengatakan ia menanggapi ancaman ECOWAS untuk memaksa dia meletakkan jabatan secara serius, namun ia tak khawatir dengan itu.
"Semua ancaman harus diterima secara sungguh-sungguh. Tapi itu akan jadi untuk pertama kali negara Afrika bersedia berperang melawan negara lain gara-gara pemilihan umum berlangsung keliru," kata Gbagbo. Ditambahkannya, ia adalah korban persekongkolan internasional.
Menteri Dalam Negeri-nya Emile Guirieoulou mengatakan pada suatu taklimat bahwa pemerintah Gbagbo akan "menyambut baik ketiga kepala negara sebagai saudara dan sahabat, dan mendengarkan pesan yang harus mereka sampaikan".
Amerika Serikat dan Uni Eropa telah memberlakukan sanksi perjalanan buat Gbagbo dan lingkaran dalamnya. Sementara itu Bank Dunia dan bank sentral regional Afrika Barat telah memutus keuangannya, yang berarti ia dapat waktu dekat akan menghadapi kesulitan untuk membayar gaji tentaranya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika