REPUBLIKA.CO.ID, Mantan petinggi Amerika Serikat mengimbau Presiden Barack Obama untuk tidak memveto sebuah resolusi Dewan Keamanan PBB yang mengecam pemukiman ilegal Israel di Tepi Barat. Para pejabat itu, termasuk mantan sekretaris pertahanan AS, sejumlah mantan asisten sekretaris negara dan duta besar, menulis surat kepada Obama.
Mereka meminta untuk menginstruksikan utusan AS untuk badan dunia untuk "memilih ya" pada resolusi tersebut. Demikian dilaporkan Ha'aretz Sabtu (22/1).
"Waktunya telah tiba untuk suatu sinyal yang jelas dari Amerika Serikat kepada pihak dan masyarakat internasional yang lebih luas bahwa Amerika Serikat dapat dan akan mendekati konflik dengan konsistensi, objektivitas dan menghormati hukum internasional yang dibutuhkan jika ingin memainkan peran yang konstruktif dalam resolusi konflik," tulisnya dalam surat itu.
Para penandatangan mengatakan mereka sadar bahwa resolusi Dewan Keamanan tidak akan menyelesaikan masalah pemukiman. Tetapi mereka menilai PBB merupakan "sebuah wadah yang tepat untuk mengatasi masalah ini."
Mereka juga mengingatkan Obama akan pidatonya pada 2009 lalu di Kairo. Ketika itu Obama mengatakan AS tidak menerima legitimasi permukiman Israel secara terus menerus dan mendesak Israel untuk menghentikan aktivitas konstruksinya.
Rancangan resolusi - yang memiliki hampir 120 co-sponsor dari antara negara-negara Nonblok Arab dan lainnya - tidak mungkin harus divonis memberikan suara di 15 negara anggota dewan PBB dalam waktu dekat, karena hak veto AS mungkin terjadi.
Dalam draft dikatakan bahwa "pemukiman Israel didirikan di wilayah Palestina yang diduduki sejak tahun 1967, termasuk Timur [Al-Quds] Yerusalem, adalah ilegal dan merupakan kendala utama untuk perundingan, pencapaian hanya abadi, jika ada perdamaian komprehensif."
Upaya gigih Israel membangunan pemukiman di Tepi Barat yang diduduki itu, dipandang sebagai tulang utama perdebatan antara Israel dan Otoritas Palestina.
Ikuti Whatsapp Channel Republika