REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mendorong Kejaksaan Agung untuk melanjutkan kasus pembunuhan aktivis HAM, Munir. Aktivis HAM yang merupakan mantan korrdinator Kontras, Usman Hamid, menyebutkan bahwa kasus Munir adalah hutang yang harus dibayar pemerintah, dalam hal ini Kejaksaan Agung.

"Bagaimana pun juga Komitmen untuk menyelesaikan kasus Munir masih menjadi hutang yang belum dilunasi, ditunaikan oleh pemerintah, presiden, dan jaksa agung. Kita berharap kasus Munir bisa dilanjutkan," ujar Usman usai audiensi dengan Jaksa Agung, Basrief Arief, di Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (11/2).

Usman meminta agar kejaksaan mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas putusan Mahkamah Agung yang menolak upaya jaksa untuk banding terhadap vonis bebasnya Muchdi PR. Menurut Usman, sambutan Jaksa Agung positif atas permintaan tersebut. "PK untuk kasus Munir karena salinan putusan sudah diterima oleh Kejaksaan Agung, jadi ya harus ada kelanjutannya. Posisi sekarang masih perlu kajian di Menkopolhukam," ungkapnya.

Muchdi didakwa terlibat pembunuhan aktivis HAM, Munir, pada 2008 lalu. Ia diputus tak bersalah oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Keputusan itu juga dikuatkan oleh Mahkamah Agung yang menolak upaya kasasi Jaksa Penuntut Umum.

Ikuti Whatsapp Channel Republika