REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya berkomentar keras soal koalisinya dengan sejumlah partai politik. Dalam jumpa pers khusus, Selasa, SBY mengatakan bila ada parpol yang tidak menaati kode etik koalisi maka partai tersebut bisa keluar dari koalisi.

Kode etik itu, kata dia menjadi rujukan di dalam merespons perkembangan situasi politik yang terjadi akhir-akhir. SBY juga mempertimbangkan keberlanjutan dari pemerintahan yang efektif agar bisa menghasilkan sesuatu yang baik bagi rakyat.

Apa sebenarnya kode etik yang diikat Partai Demokrat, Presiden SBY terhadap partai koalisinya? Pertama, kata SBY, kesepakatan yang telah kami tandatangani dulu menyangkut koalisi  disepakati untuk mendukung penuh suksesnya pemerintahan SBY-Boediono 2009-2014

Kedua, tegas Presiden, koalisi ini dilaksanakan berlaku di bidang eksekutif dan di bidang legislatif. "Ini tertulis. Tersurat, bukan hanya tersirat dalam nota kesepamahan yang kami tandatangani," kata dia.

SBY mengatakan, bila diperlukan, akan membuka 11 butir kesepakatan partai koalisi dengan dirinya dan partai Demokrat. Ini untuk mencegah agar rakyat tidak bingung.

Kisruh SBY-Demokrat dengan PKS-Golkar memanas setelah kedua pihak berseberangan pendapat dalam penggalangan hak angket pajak di DPR, pekan lalu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika