REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Partai Golongan Karya (Golkar) membantah melakukan pengingkaran terhadap nota kesepahaman yang dibuat dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Usai rapat kabinet terbatas di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa, Wakil Ketua Umum DPP Golkar yang yang juga Menko Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono menyatakan yang terjadi sebenarnya hanyalah perbedaan pendapat yang merupakan suatu pilihan terbuka yang bisa saja terjadi di wilayah parlemen.

"Kalau saya baca partai, selama ini tidak ada pengingkaran. Isunya satu pendapat boleh berbeda. Memang kemudian menjadi seolah tidak kompak, tapi itu suatu pilihan yang dibuka di parlemen. Itu yang terjadi," tuturnya.

Agung berpendapat bisa saja dilakukan pengkajian ulang terhadap koalisi namun untuk melihat kekurangan yang terjadi selama setahun terakhir dalam mengambil keputusan.

Pengkajian ulang itu, lanjut dia, seharusnya tidak ada niat untuk membubarkan koalisi namun semata-mata untuk meningkatkan kinerja sekretariat gabungan partai politik anggota koalisi.

"Sah-sah saja jika ada pemikiran untuk dikomunikasikan antara pendukung pemerintahan SBY. Karena tidak ada niat untuk bubar, tapi semata-mata agar sekretariat gabungan ini berkinerja baik. Koalisi ini sendiri adalah barang baru, ada "trial and error", kalau ada perbedaan pendapat harus bisa diselesaikan," tuturnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika