REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Nada pernyataan Istana Negara terkait reshuffle mulai berubah sejak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berbicara dengan Ketum DPP Partai Golkar, Aburizal Bakrie.
Bila sebelumnya Istana tampak menggebu-gebu mengeluarkan pernyataan soal evaluasi koalisi dan reshuffle, dan mengunjungi sejumlah parpol oposisi, kini yang terjadi sebaliknya.
Mensesneg, Sudi Silalahi, mengatakan isu perombakan kabinet yang kini marak beredar di tengah masyarakat, dapat mempengaruhi konsentrasi dan kinerja kabinet.
“Akhir-akhir ini diberbagai media massa banyak dimuat komentar, pendapat maupun tanggapan soal reshuffle, ini dapat memengaruhi konsentrasi (menteri-menteri),” kata dia, Rabu.
Karenanya, ia menyampaikan bahwa Presiden kini telah dan terus mengevaluasi kinerja kabinet, untuk penyempurnaan kinerja kabinet. Namun demikian, Sudi menambahkan, hal itu memang keigiatan evaluasi periodik yang memang sejharusnya dilakukan dengan sasaran akhir, optimalisasi kinerja kabinet.
“Dasar dan rujukan evalasi adalah kontrak kinerja dan pakta integritas,”tambah dia.
Karenanya, Sudi memastikan, bahwa evaluasi terhadap kinerja menteri tersebut tidak terkait langsung dengan permasalahan koalisi partai yang kini menjadi pembicaraan publik.
Sebelumnya, pekan lalu SBY secara terbuka mengkritik sejumlah satu dua parpol yang ia anggap melanggar kontrak kerja dan kode etik koalisi. Dengan tegas Presiden mengatakan akan ada sanksi terhadap dua partai itu (Golkar dan PKS) bila terus-terusan tidak kompak dengan Demokrat. SBY juga mengatakan bila sudah tidak cocok, mungkin sudah saatnya berpisah dengan koalisi Demokrat.
SBY bahkan mengutus Sudi untuk menemui sejumlah parpol. Secara khusus SBY mengutus Ketum DPP PAN Hatta Rajasa menemui Ketua Dewan Pertimbangan Pusat PDIP Taufik Kiemas untuk membicarakan ihwal koalisi. Gerindra pun dibujuk ikut ke dalam kapal koalisi.
SBY bertemu Ical Bakrie kemarin petang. Kata Ical, ia dan SBY bersepakat untuk tetap berada di dalam koalisi. SBY bahkan memahami sikap golkar yang tetap mendorong adanya hak angket untuk mafia pajak dan penyelesaian kasus bailout Bank Century.
Menurut Ical, Golkar akan tetap berada di dalam koalisi, namun ia dengan Presiden akan menyusun kesepakatan baru yang lebih objektif, demi menciptakan komunikasi yang lebih baik. Presiden SBY sendiri, menurut Ical, tidak mengajukan permintaan apapun. SBY, kata Ical, hanya berharap agar kedepannya masalah kecil seperti yang terjadi belakangan ini mudah-mudahan tidak menjadi suatu hal yang bisa menghambat kemajuan bernegara.
Ikuti Whatsapp Channel Republika