REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) meminta pemerintah menjadwalkan ulang dialog. Sebab, pihaknya menilai dialog dan dengar pendapat tentang penyelesaian Ahmadiyah yang digelar Kementerian Agama (Kemenag) tidak sesuai dengan mekanisme dialog.

Demikian disampaikan juru bicara JAI, Zafrullah Ahmad Pontoh saat dihubungi Republika di Jakarta, Selasa (22/3). Zafrullah mengaku selama ini tidak dilibatkan dalam perumusan mekanisme dialog.

Apalagi, surat undangan yang disampaikan Kemenag terlalu mepet. Pihaknya menerima surat tersebut pada Jumat (18/3) sore. Sementara ada jeda hari libur yang kurang memungkinkan melakukan persiapan. Dalam waktu singkat itu, persiapan akan sedikit tersendat.

Karenanya, ujar Zafrullah, atas pertimbangan kuasa dan penasehat hukum JAI, pihaknya memutuskan tidak mengikuti dialog kali ini. Apalagi, berdasarkan informasi yang diterimanya, dialog serupa yang pernah digelar di 2007 silam terdapat kondisi dan suasana yang kurang mengenakkan.

Meski demikian, pihaknya mengaku siap jika dialog diagendakan ulang dan melibatkan JAI dalam perumusan mekanisme dialog. "Kita tidak lihat ini netral atau tidak tapi bagi kami waktu singkat tidak mungkin dialog layak," kata dia.