REPUBLIKA.CO.ID, SOLO--Sebanyak 828 tenaga honorer (TH) di Kota Solo, Jateng masih harus menunggu kepastian pengangkatan sebagai calon pegawai negeri sipil (CPNS). Hal ini menyusul belum adanya kebijakan yang mengatur penempatan mereka jika tidak lolos seleksi CPNS dalam formasi 2011 mendatang.
Para tenaga honorer itu yang pembayaran gajinya tidak dibiayai oleh APBN/D. Padahal, mengacu PP No 48/2005 dan PP No 43/ 2007 salah satu syarat pengangkatan TH adalah pembayaran honor dibiayai APBN/D.
Kepala Kantor Regional I Wilayah Jateng DIY Badan Kepegawaian Negara (BKN), Wiretno, mengatakan saat ini tengah melakukan verifikasi terhadap TH yang tidak termasuk dalam pembiayaan APBN/D. Meski demikian, TH yang sudah diverifikasi tersebut tidak dijamin bisa langsung menjadi CPNS.
“Sesama mereka masih harus berkompetisi dalam tes seleksi masuk CPNS. Tapi tidak semua bisa diterima jadi CPNS, karena jumlahnya disesuaikan dengan formasi CPNS 2011 nanti," ujarnya di Balai Kota Solo, Rabu (11/8).
Pendataan tersebut pun masih menyeleksi TH yang dapat mengikuti tes seleksi masuk CPNS. Mereka harus berusia antara 19–46 tahun pada 1 Januri 2006, SK pengangkatan sebagai TH maksimal 1 Januri 2005, diangkat pejabat pengawas kepegawaian (PPK), sudah bekerja minimal dua tahun berturut–turut serta bekerja di instansi pemerintah.
“Itu sudah sesuai dengan Surat Edaran Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara No 5/ 2010. Tetapi, kami memang belum bisa memastikan berapa kuotanya karena formasi yang disiapkan sangat tergantung dengan kemampuan keuangan negara,” kata dia
Wiretno menjelaskan formasi yang bisa ditawarkan kepada TH tersebut kemungkinan untuk tahun 2011. “Jumlah formasi disesuaikan dengan kemampuan keuangan. Jadi kalau misalnya hanya butuh 400, yang 828 harus berkompetisi memperebutkan itu,“ ujarnya.
Sementara itu terkait berapa jumlah formasi jalur tenaga honorer yang sebagian besar dari tenaga guru ini, pada tahun 2011 nanti, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Solo, Etty Retnowati, mengaku belum mendapatkan kepastian. “Kita masih akan mendata berapa jumlah tenaga honorer yang masuk kategori pembiayaan non- APBN/D hingga akhir tahun ini," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika