REPUBLIKA.CO.ID,YOGYAKARTA--Masyarakat Kota Yogyakarta yang tinggal di bantaran Sungai Code tetap diminta mewaspadai ancaman bahaya banjir lahar mengingat sungai yang membelah kota tersebut berasal dari Kali Boyong yang berhulu di Gunung Merapi.
"Secara umum peringatan terhadap masyarakat itu sudah dilakukan, tetapi yang terpenting adalah agar masyarakat selalu mengikuti peraturan untuk naik ke lokasi yang lebih tinggi selepas Maghrib atau paling lambat selepas Isya," kata Wali Kota Yogyakarta Herry Zudianto di Yogyakarta, Sabtu.
Menurut dia, peraturan untuk berada di lokasi yang lebih tinggi itu penting dilakukan sebagai langkah antisipasi bahaya banjir akibat lahar yang dikeluarkan oleh Gunung Merapi, terlebih sejak siang hingga sore hari terjadi hujan cukup lebat di Merapi.
"Bila perlu, masyarakat dipaksa untuk pindah ke lokasi yang lebih tinggi. Jika terjadi banjir secara tiba-tiba, maka semua sudah berada di lokasi yang tinggi. Anak-anak dan lansia akan sulit untuk dievakuasi secara mendadak bila banjir terjadi tengah malam," ujarnya.
Ia mengatakan, kewaspadaan tersebut sangat diperlukan mengingat masih adanya endapan lumpur di Sungai Code padahal Gunung Merapi masih terus mengeluarkan material vulkanik yang masuk ke Kali Boyong. Sungai Code berhulu di Kali Boyong.
Pemerintah Kota Yogyakarta telah menetapkan sebanyak 58 lokasi evakuasi yang bisa digunakan sebagai tempat pengungsian masyarakat apabila sewaktu-waktu terjadi luapan air sungai.
Sementara itu, Camat Danurejan Haryo Yudo Wiryawan mengatakan, pada Sabtu malam Sungai Code hampir meluap dengan ketinggian permukaan sungai ke talud hanya sekitar 15 centimeter (cm).
"Masyarakat harus waspada dan tidak boleh menyepelekan masalah ini, karena banjir tahun ini beda dengan banjir-banjir sebelumnya. Tahun ini, sungai hampir meluap dengan mengandung lumpur serta kayu dan batu ," katanya.
Ia mengatakan, Sungai Code telah mengalami pendangkalan dan bertambahnya material vulkanik dari lahar Merapi, akan semakin menurunkan kapasitas sungai.
Ikuti Whatsapp Channel Republika