REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Rapat pleno DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) minim dihadiri pengurus. Dalam daftar kehadiran, rapat hanya dihadiri 16 orang dari total 55 pengurus harian DPP PPP.

"Saya melihat belum banyak yang hadir. Itu menunjukkan banyak yang tak mau kerja sama dengan kami," ujar Wakil Ketua Umum PPP, Hazrul Azwar kepada wartawan di kantor DPP PPP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Selasa (22/4).

Ia menuturkan apabila ada yang tidak setuju maka bisa disampaikan di forum dan kenapa. Mungkin kami akan coba dengarkan semua. "Jika ragu ya datang, dengarkan Ketua Umum, ini forum yang tepat, diundang ketum itu kan," tegasnya.

Hazrul Azwar pun enggan memberikan komentar terkait rencana Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) yang akan digelar oleh Sekretaris Jenderal Romahurmuzy, Rabu (23/4). Baginya, berdasarkan AD/ART, pimpinan tertinggi yaitu Ketua Umum (ketum), dalam hal ini adalah Suryadharma Ali.

"Jika musyawarah tak diketahui ketum. Apa itu sah? Secara AD/ART, pimpinan tertinggi ketum. Kalau ada yang melaksanakan tanpa seizin ketum, terserah mengartikannya apa," katanya.

Menurutnya, islah itu harus dari kedua sisi. Kami tetap berusaha bahwa partai ini damai dan inginnya damai. Jangan berkoar-koar di belakang maupun media. "Ini yang benar, ini ketua umum, PPP dalam rangka yang solid dan ini merupakan ujian agar PPP dapat naik kelas," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika