REPUBLIKA.CO.ID, RIYADH - Pemerintah Arab Saudi membebaskan 316 warga negara Indonesia (WNI) yang terlibat masalah hukum dengan ancaman hukuman lima sampai enam tahun, di Arab Saudi. Ini merupakan hasil kunjungan pemerintah, dalam hal ini, Menhukham, Patrialis Akbar ke Arab Saudi sejak pekan lalu.
Upaya Patrialis meminta pengampunan hukum terhadap kasus-kasus yang mendera WNI mendapat perhatian serius dari pemerintah Arab Saudi, yang langsung memberikan respons positif. Ini terbukti dengan dibebaskannya 78 terpidana WNI yang dihukum dengan ta’zier (hak umum) dengan pidana hukuman lima sampai enam tahun, dan ratusan WNI terpidana ringan. Jumlah keseluruhan menjadi 316 orang dari berbagai penjara di Arab Saudi.
Patrialis Akbar, didampingi Duta Besar RI untuk Kerajaan Arab Saudi, Gatot Abdullah Mansyur, Dirjen Imigrasi dan Dirjen AHU telah melakukan pertemuan bilateral dengan DR. Mohammad bin Abdulkarim Al-Isa, Menteri Kehakiman Arab Saudi. Dilanjutkan serangkaian pertemuan dengan DR. Zaid bin Abdul Mochsin Al Husein, Wakil ketua Komnas HAM beserta 7 anggota Komnas HAM Arab Saudi dan DR. Ahmad bin Muhammad Al Salim, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi.
Dalam pertemuan itu, siaran pers KBRI Riyadh menyebutkan, Menhukham RI juga menyampaikan permohonan keringan hukuman terhadap 23 WNI terpidana mati melalui mekanisme bantuan pemaafan dari pemerintah Arab Saudi untuk mendapatkan pemaafan dari keluarga korban melalui bantuan ”Lajnah Al Afwu” (lembaga pemaafan).
Menanggapi permohonan tersebut, Menteri Kehakiman Arab Saudi menjelaskan pemerintahnya tidak dapat turut campur selama proses peradilan dan terhadap putusan vonis hakim berdasarkan syariah Islam apabila suatu perkara hukum telah diputuskan pengadilan. Peradilan Arab Saudi bersifat independen dan hakim tidak mungkin bisa dipengaruhi. Dalam hukum pidana Arab Saudi, ada dua kategori, yaitu hak umum dan hak khusus. Dalam hak umum, pemerintah Saudi yang mempunyai peran, sedangkan dalam hak khusus, pemerintah Saudi tidak bisa turut campur tangan.
Menteri Kehakiman Saudi menjelaskan bahwa pemerintah Arab Saudi memiliki tiga tingkat makamah, antara lain tingkat I, tingkat II dan Mahkamah Agung. Dalam kasus hukuman mati, institusi-institusi tersebut akan meneliti tidak hanya dari sisi hukum saja, melainkan juga dari bukti-bukti atas kejadian. Keputusan hakim atas perkara hukum adalah ijtihad manusia.
Saat ini jumlah WNI yang bekerja di Arab Saudi mencapai 1 juta orang, yang umumnya bekerja di sektor informal. Hak-hak mereka tidak luput dari perhatian Komnas HAM Saudi dan hal ini pun menjadi perhatian Raja Abdullah.
Untuk mengurangi kasus-kasus pelanggaran HAM, pihak Komnas HAM Saudi meminta perhatian pemerintah Indonesia, agar TKI yang akan dikirimkan ke Arab Saudi dapat diberikan bimbingan terkait hukum yang berlaku di Arab Saudi dan atau dengan melibatkan pihak Kedutaan Arab Saudi di Jakarta.
Ikuti Whatsapp Channel Republika