REPUBLIKA.CO.ID,MEDAN--Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) menyatakan penolakan mereka terhadap rencana pemekaran Sumatera Utara menjadi empat provinsi.
"Kami menolak pemekaran provinsi karena terbukti selama ini pemekaran bukan aspirasi masyarakat, melainkan hanya kepentingan elit partai dan kepentingan para pejabat," ujar Sekretaris Jenderal PB PMII A Jabidi Ritonga kepada wartawan di Medan, Rabu.
DPRD Sumut menyetujui usulan pembentukan tiga provinsi baru di daerah itu, masing-masing Provinsi Tapanuli, Provinsi Sumatera Tenggara, dan Provinsi Kepulauan Nias melalui rapat paripurna di Medan, Senin (9/5).
Dari 10 fraksi di Dewan, tujuh menyatakan mendukung pembentukan tiga provinsi baru tersebut, dua fraksi menyatakan menolak memberikan pendapat dan satu fraksi menyatakan tidak keberatan.
Tujuh fraksi yang mendukung masing-masing Fraksi Partai Demokrat, PDI Perjuangan, PAN, PDS, Hanura, PPRN, dan Gerindra, dua fraksi yang menolak memberikan pendapat yakni PKS dan PPP, sementara Partai Golkar menyatakan tidak keberatan.
Dua fraksi yang menolak beralasan, usulan pembentukan ketiga provinsi baru tersebut belum memenuhi persyaratan sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 207 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabuangan daerah.
Menurut Jabidi Ritonga, disetujuinya pemekaran tiga provinsi oleh sebagian fraksi DPRD Sumut ibarat "bola panas" yang akan pro dan kontra. "Karena pemekaran selama ini hanya untuk memenuhi kepentingan elit," katanya.
Menurut dia, sebaiknya cukup kabupaten/kota yang sudah dimekarkan saya yang ditingkatkan pembangunannya, baik infrastruktur jalan dan bangunan, maupun pelayanan masyarakat di sektor kesehatan dan pendidikan dan lain sebagainya.
"Jadi tidak perlu dibentuk provinsi baru yang nantinya dikhawatirkan hanya akan memunculkan praktik korupsi gaya baru yang sarat dengan kepentingan politik dan sebagainya," tegas Jabidi Ritonga yang juga Ketua Umum PKC PMII Sumut itu.
Ia menambahkan, masyarakat dewasa ini sudah jenuh melihat kinerja pemerintahan dan kepercayaan terhadap pemerintah semakin memudar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika