REPUBLIKA.CO.ID,SANAA - Oposisi Yaman telah menandatangani perjanjian yang disponsori Teluk, Sabtu (21/5), yang akan menyaksikan Presiden Yaman Ali Abdullah Saleh menyerahkan kekuasaan. Demikian kata sumber oposisi.

Beberapa pemimpin oposisi menolak untuk mengkonfirmasi secara terbuka penandatanganan perjanjian pengalihan kekuasaan itu. Mereka beralasan dengan mengatakan akan ada pengumuman pada Ahad (22/5) ini.

Seorang pejabat oposisi mengatakan dengan tanpa menyebut nama bahwa para pemimpin oposisi telah bertemu Sabtu dengan sekretaris jendral Dewan Kerja Sama Teluk (GCC). Yakni, blok yang mensponsori perjanjian itu bersama dengan duta besar Amerika, Inggris, Uni Eropa dan Uni Emirat Arab (UAE).

Tapi, ia tidak memastikan atau membantah bahwa perjanjian itu telah ditandatangani. Dia malahan menyatakan bahwa hal yang penting adalah presiden menandatangani perjanjian itu.

Saleh, yang telah berkuasa sejak 1978, sejak Januari menghadapi demonstrasi yang meminta pengunduran dirinya dari kekuasaan. Aksi demonstrasi di mana sedikitnya 180 orang telah tewas. Demikia menurut hitungan korban yang dikumpulkan dari laporan-laporan para aktivis dan petugas medis.

''Perjanjian rencana Teluk itu akan berlangsung Ahad di Sanaa,'' tegas sumber oposisi tersebut. "Saleh akan menandatangani dokumen itu dalam kapasitasnya sebagai presiden republik dan GPC."

Sebuah pemerintah persatuan nasional yang dipimpin oleh perdana menteri dari oposisi akan dibentuk. Pemilihan presiden akan menyusul 60 hari setelah pengunduran diri Saleh.

Jika terwujud, penandatangan perjanjian itu akan menjadi klimaks dari upaya penengahan GCC untuk mengakhiri krisis berbulan-bulan di Yaman. Selain menghadapi demonstrasi pro-demokrasi, negara Arab miskin itu juga menghadapi gerakan pemisahan diri di selatan dan pemberontakan Syiah di utara.

Ikuti Whatsapp Channel Republika