REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yakin permasalahan Thailand dan Kamboja terkait perbatasan dapat diselesaikan dengan baik oleh kedua pemimpin pemerintahan dan tidak memerlukan campur tangan Dewan Keamanan PBB.
"Masalah Kamboja dengan Thailand, saya senang progres berjalan dengan baik," kata Presiden dalam keterangan pers usai pertemuan bilateral Presiden dengan PM Thailand Yingluck Shinawatra di Istana Merdeka Jakarta, Senin siang.
Presiden Yudhoyono mengatakan salah satu langkah positif dalam penyelesaian masalah Thailand-Kamboja adalah rencana kunjungan PM Yingluck ke Kamboja dalam pekan ini.
"PM Yingluck akan berkunjung ke Kamboja dalam tiga hari mendatang. Ini sesuai dengan harapan ASEAN agar permasalahan itu bisa diselesaikan secara damai," kata Presiden.
Dengan langkah positif itu, Presiden Yudhoyono mengatakan ASEAN menyerukan pada Dewan Keamanan PBB bahwa masalah konflik kedua negara bisa diselesaikan khususnya oleh pihak Thailand dan Kamboja sendiri.
Konflik perbatasan Thailand mulai pecah pada 2008 dan menjadi babak akhir dari perselisihan menahun antara kamboja dan Thailand perihal kuil abad ke 11 Preah vihear, yang terletak di antara distrik Choam Khsant di Provinsi Preah Vihear, Kamboja dan distrik Kantharalak (amphoe) di provinsi Sisaket, Thailand.
Dari versi Kamboja, mengutip pernyataan Duta Besar Kamboja kepada PBB beberapa waktu lalu, konflik itu bermula ketika 50 prajurit Thailand bergerak memasuki wilayah Pagoda Keo Sikha Svara di Kamboja, sekitar 300 meter dari kuil Preah Vihear.
Thailand mengklaim, batas bagian terluar wilayah yang berdampingan dengan kuil, belum terselesaikan secara penuh, padahal area ini sudah telanjur menjadi milik Kamboja oleh Mahkamah Internasional (ICJ) pada 1962.
Memasuki Agustus 2008, konflik itu meluas ke wilayah kompleks kuil abad 13 Ta Moan yang terletak 153 km di wilayah barat Preah Vihear, di mana Kamboja menuduh pasukan Thailand menduduki wilayah kamboja. Negara gajah putih itu segera membantah klaim Kamboja itu.
Dalam KTT ASEAN yang berlangsung di Jakarta, Mei 2011, pemerintah Indonesia menyampaikan rekomendasi terkait konflik perbatasan antara Thailand dan Kamboja. Rekomendasi ini disampaikan Presiden ketika memfasilitasi pertemuan antara PM Thailand Abhisit Vejjajiva dan Perdana Menteri Kamboja Hun Sen, di sela-sela KTT.
"Pertama, aktifkan pertemuan GBC (General Border Committee). Lalu, lihat kembali MOU (nota kesepahaman) yang disepakati kedua negara pada tahun 2000. Ketiga, agar terjadi mutual trust, kehadiran observer, yang dalam hal ini Indonesia, juga perlu dilakukan," kata Presiden Yudhoyono kepada para wartawan saat itu.
