REPUBLIKA.CO.ID, PHNOM PENH – Thailand dan Kamboja telah sepakat untuk menarik pasukan mereka dari wilayah kuil perbatasan yang disengketakan kedua negara.
Menteri Pertahanan Kamboja, Tea Banh, Rabu (21/12), mengabarkan bahwa kesepakatan ini merupakan bentuk kepatuhan atas perintah Mahkamah Internasional yang menempatkan "zona demiliterisasi sementara" di sekitar Kuil Preah Vihear.
Laman CNN menyebutkan, pasukan Thailand dan Kamboja telah bentrok di daerah sekitar candi itu tahun ini. Pertikaian kedua negara telah menggusur ribuan orang dari kedua belah pihak dan menyebabkan setidaknya 20 orang jatuh korban.
Sebuah kelompok kerja gabungan akan dibentuk untuk membahas aturan-aturan yang mengatur zona demiliterisasi. Hal ini disampaikan Banh setelah menggelar pertemuan dengan Menteri pertahanan Thailand, Jenderal Yutthasak Sasiprapa, di Ibukota Kamboja, Phnom Penh.
Mahkamah Internasional, sebagai gantinya, memutuskan pada bulan Juli bahwa kedua belah pihak harus menarik pasukan mereka untuk menghindari korban lebih banyak.
Kuil Preah Vihear merupakan bangunan abad ke-11 yang berdiri di atas tebing di tanah Kamboja, namun pintu masuknya paling dapat diakses melalui sisi Thailand. Kedua negara berbeda pendapat apakah beberapa wilayah di sekitar candi merupakan bagian dari Thailand atau Kamboja.
Mahkamah Internasional telah memutuskan untuk memberikan kuil tersebut kepada Kamboja pada 1962. Namun, Thailand mengklaim bahwa 4,6 kilometer persegi wilayah di sekitar kuil tidak pernah ditetapkan batas wilayahnya. Versi Thailand, sengketa timbul atas kenyataan bahwa pemerintah Kamboja menggunakan peta yang digambar selama pendudukan Prancis di Kamboja. Peta ini menempatkan Kuil Preah Vihear dan daerah sekitarnya di wilayah Kamboja.
Penarikan pasukan akan dilakukan sesegera mungkin dan akan diawasi oleh pengamat dari Thailand, Kamboja dan Indonesia yang menjadi ketua ASEAN 2011. Sebelumnya, Kamboja telah meminta Mahkamah Internasional yang merupakan pengadilan tertinggi di PBB, untuk campur tangan dan menciptakan ketertiban agar tentara Thailand keluar dari wilayah tersebut.
Juru Bicara Kemenlu RI, Michael Tene, mengapresiasi penarikan mundur pasukan kedua negara bertikai. Namun, Tene menegaskan bahwa hal utama disamping mengirimkan tim pengawas dari Indonesia, adalah memastikan bahwa konflik perbatasan ini bisa diselesaikan melalui perundingan damai.
"Sekalipun jabatan Ketua ASEAN 2012 akan diserahkan kepada Kamboja, tetapi baik Kamboja maupun Thailand sama-sama meminta Indonesia untuk tetap terlibat dalam menengahi konflik mereka. Dan ini kami sambut baik untuk menciptakan perdamaian di kawasan ASEAN," ujar Tene.
Ikuti Whatsapp Channel Republika